Iuran BPJS Naik, Turun dan Naik Lagi, Potensi Bermasalah Kedepan Jika Sosialisasi di Masyarakat Tidak Maksimal

107

SUARA ARTIKEL – Kenaikan iuran BPJS yang di putuskan oleh pemerintah saat ini yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sungguh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil, kebijakan yang tidak pro rakyat. Kondisi perekonomian yang sedang terpuruk saat ini dan juga pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan berakhirnya menambah beban hidup yang ditanggung semakin berat.
Masyarakat belum semuanya menjadi anggota BPJS yang selama ini terjadi karena masalah keuangan, sehingga enggan untuk menjadi peserta BPJS. Keengganan ini bukan tanpa alasan, bukan karena tidak mau dan tidak perduli dengan kesehatan diri dan keluargannya. Namun dikarenakan tingkat pendapatan yang tidak memadai bagi peserta mandiri tetapi bagi pekerja atau karyawan tentu tidak ada masalah karena memang memiliki penghasilan tetap.

Perubahan kenaikan iuran yang sebelumnya sudah ditetapkan dan ketetapan tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sekarang dinaikkan kembali. Pemerintah mestinya juga dapat mempertimbangkan kenaikan yang ditetapkan, perlu ditinjau kembali, ingat bahwa masyarakat itu tidak memiliki penghasilan yang sama banyak kesulitan hidup yang dihadapi. Lebih-lebih masyarakat di desa betapa sulitnya menjalani hidup, penghasilan dari komoditas yang mayoritas petani karet, sedangkan harga karet yang sangat memprihatinkan, tidak mencukupi kebutuhan hidup yang layak, harga karet yang rendah namun harga bahan pokok tidak bersahabat.

Peraturan yang berubah ubah tentang kenaikan iuran BPJS dikhawatirkan implementasi dilapangan kedepannya akan berpotensi terjadi masalah jika sosialisai dimasyarakat tidak dilakukan secara maksimal, karena tidak semua  wilayah di Indonesia dapat mengupdate setiap perubahan regulasi yang ada. Jangan sampai peserta sudah membayar iuran mengikuti perubahan yang baru dengan fasilitas baru namun dilayani dengan tarif dan fasilitas sebelum terjadi kenaikan. Jika hal ini terjadi maka pihak yang dirugikan adalah masyarakat atau peserta BPJS itu sendiri.

Ketika terjadi kesalahan administrasi maka proses penyelesaiannya membutuhkan waktu yang belum dapat dipastikan. Seandainya peserta membutuhkan penanganan cepat karena penyakit tertentu pasti akan mengalami kesulitan, lagi lagi masyarakat yang dirugikan. Perubahan yang tidak konsisten potensi konflik sangat tinggi, oleh karena itu supaya berimbang, akan lebih bijak  diadakan perbaikan proses dan kualitas pelayanannya kemudian biaya menyesuaikan. Karena pelayanan yang berkualitas dampaknya adalah kepuasan pelanggan, jika pelanggan puas maka biaya yang sepadan tentu tidak menjadi masalah.

Jadi menurut penulis hendaknya kedepan perlu diumumkan dan disosialisaikan semaksimal mungkin mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dan sampai ke desa desa dengan pamplet atau brosur serta memastikan informasi diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena melihat perkembangan yang ada rasanya tidak mungkin lagi untuk melakukan perubahan setelah di sahkan Perpres Nomor. 64 Tahun 2020. Rincian perubahan penulis rangkum dalam tabel dibawah ini :

Khusus untuk kelas III naka diberikan subsidi oleh pemerintah yang besaran nominalnya akan secara bertahap dikurangi, untuk pembayaran bulan Januari, Pebruari dan Maret 2020 pembayaran oleh peserta sebesar Rp25.000,- bantuan iuran pemerintah sebesar Rp16.500,-, dan pembayaran bulan April, Mei dan Juni tetap Rp25.500,- sedangkan untuk pembayaran iuran pada bulan Juli 2021 peserta membayar Rp35.000,- dan bantuan iuran pemerintah sebesar Rp7.000,- Jadi yang mendapat keistimewaan dari pemerintah adalah peserta kelas III. Terima kasih semoga bermanfaat.

Penulis : Tarjo, S.Sos., M.AB
Dosen STIA Setih Setio Muara Bungo

Silahkan Komentar nya Tentang Berita Ini





















>