Menguji Urgensi Sertifikasi Nikah

SUARA ARTIKEL – Kalau di sertifkat-sertifikasi dosen, penerima sertifikasi dinyatakan sebagai dosen profesional dalam bidang ilmu tertentu dan diberi tunjangan, sedangkan untuk sertifikat-sertifikasi pernikahan dinyatakan sebagai apa? Suami/ istri profesional? Dan apakah ada tunjangannya? pernyataan di atas modifikasi kutipan yang pernah penulis posting pada sebuah media sosial, memang terkesan menggelitik namun menyimpan pesan, karena menurut yang penulis ketahui pemerintah melalui Menko PMK (Pemberdayaan Manusia Kebudayaan) berencana membuat regulasi yang mengatur masalah sertifikasi nikah sebagai prasyarat untuk menikah bagi warga negara Indonesia. Menurut wacana ini pasangan yang ingin menikah wajib mengikuti kelas bimbingan sebagai bekal berkeluarga yang lamanya kelas 3 bulan dan wajib menyelesaikan proses pendidikan tersebut hingga dinyatakan lulus dan mendapat bukti kelulusan dalam bentuk sertifikat.

Rencananya program sertifikasi nikah dimulai tahun 2020 yang mana materinya meliputi kesehatan reproduksi, perekonomian keluarga termasuk terkait kesehatan anak agar terhindar dari stunting. Namun yang menjadi polemik belakangan ini yang menjadi perdebatan di masyarakat tentang urgensi dari sertifikasi tersebut, ada yang setuju dan ada juga yang menolak dengan argumennya masing-masing.

Jika dilihat dari latar belakang munculnya gagasan mengenai sertifikasi nikah ini sebenarnya penulis dapat memahami ini adalah strategi pemerintah untuk meminimalisir permasalahan kesehatan reproduksi, stunting, perekonomian, dan masalah perceraian di Indonesia yang memang ada dan tidak sedikit jumlahnya.

Namun, apakah kebijakan ini adalah kebijakan yang tepat sebagai solusi permasalahan di atas, tentu hal ini memerlukan kajian yang lebih dalam. Jangan sampai setelah kebijakan diterapkan alih-alih menyelesaikan masalah yang sudah ada justru muncul masalah-masalah baru. Penulis memiliki catatan sendiri tentang program sertifikasi nikah ini.

Pertama, penulis berpendapat pemerintah jangan terlalu terburu-buru untuk menerbikan dan menerapkan kebijakan tersebut karena penulis menilai hal ini belum begitu mendesak untuk segera diterapkan, masih banyak persoalan terkait yang perlu pembenahan agar berjalan lebih baik, misalnya soal pengurusan administrasi dan biaya pernikahan yang masih belum tertib dan perlu mendapat pengawasan yang ketat, juga masalah kualitas dan kuantitas SDM di KUA yang masih belum memadai.

Baca Juga :  Diduga PPK Tanah Sepenggal Merubah Suara Caleg Pada DA1 Plano

Kedua, menurut penulis program sertifikasi nikah menjadi salah satu bentuk intervensi negara yakni berupa formalisasi birokrasi di samping bentuk formal persuratan lainnya yang sudah ada, seperti surat pindah nikah dengan beberapa kelengkapannya serta adanya buku nikah, yang mana pengurusan persuratan tersebut disertai dengan biaya yang harus dibayarkan. Di sini dikhawatirkan dengan adanya sertifikasi nikah menjadi tambahan biaya yang harus dibayar oleh calon pasangan menikah. Serta dengan wacana tersebut membuat pemerintah masuk terlalu jauh ke dalam persoalan privat masyarakat padahal dari sisi hak asasi manusia menikah termasuk salah satu hak asasi yang dijamin oleh negara, walaupun dalam kapasitas negara sebagai organisasi kekuasaan negara berhak membatasi hak asasi warga negaranya dalam rangka pengaturan dan ketertiban namun harus sebijaksana mungkin jangan sampai kebijakan terasa memberatkan dan mengekang masyarakat.
Ketiga, sebenarnya kalau tujuannya untuk memberikan pemahaman membangun rumah tangga yang aman dan sejahtera kepada calon pengantin, bisa saja dimaksimalkan program-program yang sudah ada seperti misalnya untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya memperhatikan kesehatan reproduksi dapat dilakukan oleh dinas kesehatan melalui puskesmas-puskesmas atau dengan melakukan penyuluhan di masyarakat oleh penyuluh kesehatan temasuk sosialisasi masalah stunting, untuk memberikan bimbingan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah juga sebenarnya sudah diterapkan oleh Kementerian Agama yang mana bimbingan perkawinan calon pengantin dilakukan melalui tatap muka selama dua hari dengan menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa yang mana hal ini sudah didukung oleh sarana yang ada walaupun masih belum memadai, saat ini Kemenag memiliki sekitar 1928 fasilitator bimbingan perkawinan yang melaksanakan penyuluhan. Materi bimbingan meliputi keluarga sakinah, persiapan psikologi keluarga, manajemen konflik, tata kelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan keluarga, upaya mencetak generasi berkualitas, Kemenag pun tengah mempersiapkan aplikasi bimbingan perkawinan dan terus mengembangkannya.

Baca Juga :  KEBIJAKAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM KEGIATAN SOSIAL, KEAGAMAAN, DAN HAJATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BUNGO

Keempat, perlu juga dipertimbangkan dampak bila pasangan calon suami istri yang akan menikah tidak lulus dan tidak mendapat sertifikasi. Apa yang akan terjadi dengan nasib mereka yang sudah saling mencintai dan telah jauh-jauh hari mempersiapkan pernikahan. Dikhawatirkan kebijakan ini akan memicu sejumlah persoalan misalnya bila ada pasangan yang tidak lulus kelas pra nikah dan tidak mendapatkan sertifikasi dikhawatirkan mereka akan melakukan perzinahan atau paling tidak mereka lebih memilih melakukan pernikahan di bawah tangan saja yang penting sah secara agama yang mana hal ini dapat menimbulkan masalah baru yaitu tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional seperti tidak mendapat akte kelahiran bagi anaknya hingga selanjutnya terhambat untuk daftar sekolah juga masalah perceraian dan waris.

Untuk diketahui, pada tahun 2018 menurut riset yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) 25 persen penduduk Indonesia tidak mencatatkan perkawinannya di catatan sipil. Penelititan ini dilakukan di 111 desa dari 117 provinsi di Indonesia ada beberapa provinsi yang angka nikah sirinya (di bawah tangan) di atas 50 persen, di NTT 78 persen, Banten 65 persen dan NTB 54 persen. (liputan6.com 2019).

Dari hal di atas, faktanya masih banyak penduduk Indonesia yang belum mencatatkan pernikahannya di catatan sipil dikarenakan rendahnya kesadaran serta enggan mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan karena dianggap rumit dan biaya yang relatif tinggi. Jika dihubungkan dengan sertifikasi nikah dkhawatirkan akan semakin menambah jumlah pelaku perkawinan di bawah tangan karana persyaratan yang semakin bertambah serta biaya yang juga bertambah besar yang tentu saja semakin memberatkan masyarakat.

Baca Juga :  Milenial Cerdas, Pilih yang Syariah Yuk..!!!

Kelima, perlu juga dipertimbangkan masalah waktu, mengingat calon pengantin memiliki kesibukan pekerjaan masing-masing yang tentu sangat merepotkan jika harus mengikuti kelas bimbingan apalagi kalau sampai tiga bulan lamanya. Jangan sampai karena kelas bimbingan pra nikah calon pengantin kehilangan pekerjaan yang akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Belum lagi untuk di desa-desa pelosok mengingat jarak yang jauh dari KUA ditambah lagi akses jalan yang belum memadai akan menambah kesulitan bagi calon pengantin pengikuti pendidian pra nikah.

Keenam, dari sisi hukum sendiri dikaitkan dengan kehidupan bernegara memang sebenarnya sah-sah saja negara membuat regulasi tersebut karena memang negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan warga negara untuk mencapai apa yang menjadi tujuan negara. Yang penting kebijakan tersebut memiliki alasan yang kuat yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moril jangan sampai ini hanya akal-akalan pemerintah untuk mencari tambahan pemasukan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk menambah pedapatan negara.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan agar pemerintah lebih bijak lagi dalam mempertimbangkan ingin menerapkan sertifikasi nikah jangan sampai kebijakan berdampak negatif di masyarakat. pemerintah harus betul betul mengkaji baik buruknya dari berbagai perspektif. Kalaupun pada akhirnya tetap diterapan penulis berharap pemerintah sudah menyiapkan instrumen yuridis yang lengkap yang dapat mengantisipasi segala kemungkinan, juga sarana dan prasarana baik infrastruktur maupun petugas pelaksana mengingat wilayah Indonesia sangat luas sampai ke pelosok-pelosok. Serta penerapannya diharapkan dapat secara bertahap di beberapa kota besar dulu baru bertahap masuk ke daerah juga sosialiasi harus dilakukan secara masif agar memberikan edukasi yang benar di masyarakat.

Penulis : Nanang Al Hidayat, S.H., M.H.
Dosen STIA Setih Setio Muara Bungo

Komentar