Ini Tanggapan Kasi Pidsus Kejari Bungo Terkait Bebasnya Rio Cilodang dan 3 Perangkat Lainnya

SUARA BUNGO – Empat orang terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Desa dusun Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo tahun 2019 senilai Rp504.561.000 dibebaskan dari penahanan, Senin (27/6) yang lalu.

Ke Empat terdakwa itu merupakan pejabat Dusun (Desa, red) Cilodang. Mereka adalah Endoh sebagai Datin (Rio) Cilodang, Cucun Cunayah sebagai bendahara, Bambang sebagai Sekretaris, dan Nana sebagai Kasi Pembangunan.

Ke Empat terdakwa ini dibebaskan setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi yang menyidangkan perkara tersebut, dalam putusan selanya mengabulkan eksepsi atau keberatan dari pihak terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

“Alhamdulillah, klien kami sudah resmi bebas,” kata Budi Aksoni, kuasa hukum para terdakwa saat dikonfirmasi, Senin (4/7/2022).

Budi juga menyebutkan, bahwa salah satu pertimbangan majelis hakim sehingga eksepsi mereka dikabulkan yakni jaksa dalam membuat kesimpulan dakwaannya menggunakan Peraturan Menteri yang sudah tidak berlaku lagi.

“Dakwaan jaksa penuntut umum kabur dan tidak jelas,” ujar Budi.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menggunakan pasal 2 ayat (1) dan pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

“Aturan itu sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Vide Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” kata Budi.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bungo, Herdian Malda mengatakan, putusan majelis hakim dibacakan dalam putusan sela yang bersifat sementara, bukan merupakan putusan final.

Lanjut Herdian, putusan sela itu bertujuan mengoreksi dakwaan jaksa. Karena Permendagri yang dimasukkan terdapat kesalahan karena memamasukkan Permendagri yang tidak berlaku lagi.

“Surat dakwaan itu sudah kita perbaiki dan sudah kita limpahkan lagi untuk proses sidang selanjutnya,” kata Herdian saat dijumpai di kantornya.

Ditegaskan Herdian, putusan majelis hakim bukan berarti bebas sepenuhnya. Jika perbaikan berkas dakwaan telah dilimpahkan ke pengadilan dan kedepan ada perintah untuk penahanan, maka akan dilakukan penahanan kembali terhadap terdakwa.

“Ini baru formil, belum sampai ke pembuktian. Jika nanti sudah sampai ke pembuktian dan dinyatakan tidak terbukti, baru dinyatakan bebas murni dan akan kami lakukan Konferensi Pers,” pungkasnya. (Oni)

Komentar