Rekonsiliasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

298

SUARA ARTIKEL – Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum (pemilu) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilu dilakukan untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan pilihan masyarakat. Di indonesia pemilu dilakukan untuk memilih presiden/wakil, kepala daerah, anggota legislatif baik pusat maupun daerah, bahkan pemilihan kepala desa.

Indonesia telah menyelenggarakan pemilu presiden/wakil pada 17 April lalu, yang mana pemilu tersebut berakhir di Mahkamah konstitusi, karena salah satu pihak yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno tidak menerima hasil pemilu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena dianggap terdapat kecurangan-kecurangan baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Mahkamah Konstitusi melakukan tahap demi tahap sidang yang puncaknya pada Kamis 27 Juni 2019 diputuskan bahwa seluruh gugatan dari pemohon yaitu pihak 02 pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno tidak dikabulkan karena dianggap tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, baik gugatan yang besifat kuantitatif yaitu mengenai selisih angka perolehan suara hasil pemilu maupun gugatan yang bersifat kualitatif mengenai dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Perlu diketahui, menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-udang terhadap undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; c.memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan hasil pemilu.

Yang dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final pada putusan Mahkamah Konsitusi ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Artinya, akibat hukumnya secara umum tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut.

Sementara, sifat mengikat bermakna putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dari hal di atas, dapat dilihat bahwa apapun keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengakhiri sengketa pilpres harus dapat diterima dan dijalankan oleh semua pihak khususnya pemohon dan termohon karena tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk melanjutkan perkara tersebut.

Saat ini, pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilpres yang paling tepat dan bijak yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang berperkara adalah melakukan rekonsiliasi dalam arti menyudahi semua kisruh yang ada terkait sengketa pilpres dan melakukan perundingan damai karena memang tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan dan secara personal menerima dengan ikhlas dan lapang dada, putusan tersebut khususnya bagi pihak yang kalah sebagai realitas politik.

Hal ini menjadi penting, karena di sebagian kelompok masyarakat Indonesia masih terkotak-kotak karena fanatik mendukung salah satu pihak, jika dibiarkan hal ini dapat mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena bisa saja ada kelompok masyarakat yang melakukan perbuatan makar melalui aksi-aksi anarkis yang berbahaya.

Dengan dilakukan rekonsiliasi pihak 01 dan 02 diharapkan dapat meredakan tensi politik di masyarakat agar dapat bersama-sama bekerja memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Tanpa adanya kebersatuan, hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Dengan rekonsiliasi diharapkan juga masyarakat dapat menerima dan mendukung pemimpin (presiden) yang terpilih secara konstitusional dengan penuh ketaatan dan kepatuhan karena mematuhi pemimpin merupakan kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai konsekwensi bernegara dan berdemokrasi terlepas suka atau tidak suka.

Dalam agama islam pun patuh kepada pemimpin (ulil amril) merupakan kewajiban sebagaimana Allah ta’ala berfirman dalam (Qur’an Surat An Nisa’: 59) yang artinya, “hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu”. Sejalan dengan ayat di atas Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim (no.1839) mengatakan “wajib atas seorang muslim mendengar dan taat (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan”. Dalam hadis lain Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4607) “aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertaqwa kepada Allah yang maha mulia lagi maha tinggi, tetaplah mendengar dan mentaati, walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak hitam”.

Untuk mewujudkan hal tersebut, rekonsiliasi dapat dilakukan dengan cara pertama, rekonsiliasi dilakukan atas dasar kesadaran kedua belah pihak untuk mengutamakan kepentingan nasional; kedua, jika tidak datang dari kedua belah pihak maka rekonsiliasi dapat dilakukan melalui mediasi yang dilakukan oleh tokoh bangsa yang tidak terjebak dukung-mendukung dalam kontestasi pilpres 2019; ketiga, jika tokoh bangsa yang dimaksud tidak ada maka pihak kampus bisa menjadi alternatif untuk memediasi rekonsiliasi politik.

Sebab, kalangan akademis diharapkan independensinya terjaga. Universitas yang kredibel mungkin bisa dipercaya untu mengadakan rekonsiliasi; keempat, selain mengutamakan kepentingan nasional, isi rekonsiliasi juga harus mewakili kepentingan paling kongkrit yang menjadi pokok permasalahan kedua belah pihak.

Dari pemaparan di atas jelaslah rekonsiliasi demi mewujudkan perdamaian di negara Indonesia agar masyarakat tidak terkotak-kotak dan dapat bersatu untuk mendukung presiden terpilih harus segera dilakukan demi keutuhan bangsa Indonesia dan mewujudkan salus populi suprema lex (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) sebagaimana yang dikatakan oleh Cicero. Rekonsiliasi menjadi solusi dengan mengesampingkan ego sektoral selain itu rekonsiliasi juga merupakan budaya politik bangsa Indonesia yang harus dijaga sebagai identitas bangsa untuk Indonesia maju, sejahtera, adli dan makmur.

Penulis : Nanang Al Hidayat, S.H., M.H.
Dosen STIA Setih Setio Muara Bungo

Silahkan Komentar nya Tentang Berita Ini