Kita Dalam Badai Yang Sama, Tapi Tidak Dalam Kapal Yang Sama

900

SUARA ARTIKEL – “Kita dalam badai yang sama, tapi tidak dalam kapal yang sama” adalah sebuah kutipan yang terinspirasi dari status media sosial salah seorang rekan sesama dosen. Sebuah kalimat yang singkat namun penuh makna, apalagi di tengah kondisi saat ini negara kita (Indonesia, red) tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang katanya sudah memakan korban jiwa dengan jumlah yang cukup besar.

Hal ini pula yang menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan guna menanggulangi hal tersebut agar dapat teratasi sepenuhnya atau setidaknya meminimalisir jumlah korban pandemi Covid-19 tersebut. Berbagai formulasi kebijakan ditempuh, politik hukum saat ini pemerintah sedang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberi payung hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Adapun yang dimaksud dengan PSBB dalam hal ini adalah pembatasan sejumlah kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19.

Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya. Sampai saat ini, PSBB masih berlaku di berbagai daerah di Indonesia walapun dalam penerapannya sendiri ada semacam ketidaksingkronan antara pemerintah pusat dan daerah. Penulis sendiri sebenarnya sangat memahami setiap kebijakan publik pasti memiliki kelemahan dan tidak dapat memuaskan semua pihak, tinggal lagi yang penting setiap kebijakan sudah dipertimbangkan dengan matang dari berbagai sudut pandang guna menghasilkan kebijakan yang tepat.

PSBB ini sendiri menurut penilaian penulis nampaknya memiliki kelemahan-kelemahan. Alih-alih menekan jumlah korban terdampak kebijakan ini justru mengganggu (kalau tidak mau dikatakan merusak) subsistem kehidupan masyarakat yang lain seperti sosial budaya dan ekonomi. Khususnya ekonomi, saat ini akibat PSBB perekonomian masyarakat mendapat pukulan yang hebat. Para pengusaha yang menanggapi PSBB ini menyebabkan sejumlah industri mati dan melahirkan pengangguran baru dengan jumlah yang cukup masif, di sisi lain sektor pariwisata dan jasa angkutan umum mengalami penurunan yang signifikan bahkan mendekati mati, sektor perkebunan juga tengah lesu karena pengaruh PSBB ini.

Perlu diperhatikan, kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat ini memang tidak mudah untuk dijalankan. Terlebih kepada masyarakat yang mata pencahariannya di sektor informal, masyarakat yang mata pencahariannya di sektor informal tentu merasakan kebingungan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti misalnya ojek online tak bisa lagi mengangkut penumpang sehingga pendapatan mereka menjadi semakin kecil. Contoh lain adalah pedagang kaki lima juga sangat merasakan dampak diberlakukan PSBB, seperti kita ketahui pedagang kaki lima sangatlah bergantung kepada seberapa laku dagangannya, dengan PSBB ini mereka tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan ada yang dibubarkan paksa oleh aparatur pemerintah jika nekat berjualan tanpa memberikan solusi kongkrit, walaupun memang ada kebijakan pemerintah memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya, setidaknya untuk tiga bulan selama diam di rumah, namun itu juga tidak berpengaruh secara signifikan selain karena nominalnya yang kurang memadai, juga penyalurannya ada yang tidak tepat sasaran.

Contoh yang penulis sebutkan di atas hanya mewakili jutaan masyarakat lainnya yang terdampak PSBB secara ekonomi. Oleh karena itu, menurut penulis pemerintah tidak usah terlalu memaksakan diri menerapkan PSBB yang kurang logis ini, karena dampak yang dihasilkan justru lebih berbahaya dari Covid-19 itu sendiri yaitu pengangguran, kemiskinan, kelaparan hingga kriminalitas yang meningkat.
Saran penulis untuk pemerintah cabut segera kebijakan PSBB, karena kurang logis untuk diterapkan, kembalikan saja ke social distancing sembari menunggu wabah Covid-19 hilang agar kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan stabil seperti sedia kala, cukup beri edukasi ke masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari berbagai penyakit termasuk Covid-19, sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari.

Karena kita memang dalam badai yang sama tapi tidak dengan kapal yang sama, ada yang mampu bertahan dengan nyaman di rumah, berkumpul bersama keluarga tercinta, dengan tetap dapat memenuhi kebutuhannya, namun ada juga yang mau tidak mau harus keluar mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena kalau tidak bekerja tidak mendapat penghasilan, mungkin itulah yang dikatakan new normal life.

Penulis : Nanang Al Hidayat, S.H., M.H.
Dosen STIA Setih Setio Muara Bungo

Silahkan Komentar nya Tentang Berita Ini