KEPEMIMPINAN DALAM KEBIJAKAN

SUARA ARTIKEL – Sedemokratis apapun formulasi kebijakan publik, pada akhirnya yang memutuskan adalah pemimpin. Peran pemimpin sangat vital dalam kebijakan publik, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa pemimpin dengan kepemimpinan yang baik, kebijakan publik akan terlihat percuma.

Posisi pemimpin dalam konteks proses pembuatan kebijakan dapat dilihat pada skema implementasi kebijakan yang terdiri dari Pemimpin, Formulasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Kinerja Kebijakan, Evaluasi Kebijakan. Dari skema ini tampak bahwa posisi pemimpin dalam setiap segmen kebijakan sangat vital karena hanya pemimpin yang mempunyai tugas pokok memastikan perumusan kebijakan dibuat sesuai dengan yang seharusnya (das sein) mendekati das sollen.

Demikian pula, dalam implementasi dan evaluasi. Pemimpin adalah the only figure that guarantee the success oh the system and organization. Untuk itulah, pemimpin dipilih, dan untuk itulah pemimpin harus mempunyai berbagai karakter.

Kriteria sukses seorang pemimpin negara-bangsa menjadi relevan. Jika sang pemimpin tidak mampu menjamin bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kepentingan Bersama; tidak mampu menjamin bahwa implementasi tidak keluar dari kebijakan yang disepakati; dan menjamin adanya evaluasi yang jujur terhadap kebijakan, pemimpin tersebut dapat dipastikan tidak akan berhasil dan dipersilahkan untuk mundur.

Pada saat ini pemangku jabatan sebagai pemimpin, baik sebagai presiden, Menteri, gubenur, maupun walikota/bupati, dalam upaya menata kebijakan yang baik pada masa mendatang, harus memenuhi tiga syarat. Pertama, memahami makna kebijakan publik dan variasinya dalam formulasi, implementasi, dan evaluasi. Kedua, melibatkan pakar-pakar kebijakan sebagai mitra kerja fungsional atau asistensial sebagai bagian upaya meningkatkan kepastian keutamaan dalam kebijakan publik. Ketiga, mengikuti perkembangan terbaru dalam konteks tantangan zaman dan tantangan kepemimpinan yang dihadapi.

Peran pemimpin dalam kebijakan publik sangat menentukan. Pesan pemimpin dalam proses kebijakan menuntut beberapa persyaratan diantaranya:

Pertama, pikiran yang baik dan jernih.

Maksudnya disini sebagai makhluk pribadi dan sosial, pikiran yang baik dan jernih dari seseorang pemimpin dapat dilihat dari kekuasaan, kontibusi, dan kehormatan.

Kedua, mengetahui tujuan.

Pemimpin yang berhasil bukanlah pemimpin karismatik saja. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mengetahui tujuan bagi para pengikutnya. Saat ini calon pemimpin wajib untuk menyampaikan “Visi-Misi”-nya. Proses demokrasi yang terbuka dan dewasa mensyaratkan calon pemimpin untuk bertanding paling jauh pandangan matanya dengan calon yang lain, dengan bersaing “saling hebat” dalam visi mereka untuk membawa ke mana bangsa itu akan pergi.

Ketiga, Gagasan yang cerdas.

Seorang pemimpin yang dapat menggerakan pada umumnya mempunyai gagasan cerdas berkaitan dengan kebijakan.
Ketika Soekarno mempunyai gagasan cerdas untuk “mengakali” Jepang, kemudian Belanda. Bahkan, pada saat-saat yang sulit sekalipun. Ketika Soekarno menyerahkan diri kepada Belanda saat serangan militer Belanda ke Yogyakarta, dan dipaksa menandatangani surat penyerahan Indonesia, dengan cerdas dia mengatakan, “Saya ini dianggap sebagai presiden atau orang tangkapan. Kalau presiden, perlakukan sebagai presiden, dan kalau orang tangkapan, saya tidak bisa melakukan mewakili Republik Indonesia.” Belanda “mati kutu”. Pada saat yang bersamaan Soekarno telah memberikan mandat kepada Syarifudin Prawiranegara, salah satu menterinya yang sedang berada di sumatera, untuk memegang mandatnya jika ia ditangkap Belanda. Siasat “menyerah” kemudian membuat Belanda dicap dunia sebagai fasis. Pada saat itu dunia sedang benci dengan fasisme dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berada di pihak Indonesia. Keempat, menguasai sumber daya kebijakan. Untuk menuju kondisi yang mencukupi, pemimpin perlu menguasai tiga sumber daya kebijakan publik diantaranya; Pengetahuan yang cukup tentang kebijakan publik; Menguasai keterampilan yang cukup untuk menggerakan aktor-aktor kebijakan publik. Actor-aktor kebijakan adalah mereka yang membangun isu kebijakan, yang merumuskan kebijakan, yang melaksanakan, termasuk membiayai kebijakan, dan mereka yang mengendalikan kebijakan untuk memastikan kebijakan berhasil.

Keyword-nya adalah akses plus jaringan. Pemimpin yang mempunyai akses dan jaringan akan menjadi central gravity of policy; Keberanian yang cukup untuk mengelola proses kebijakan publik. Para pemimpin yang berhasil membangun adalah para pemimpin yang tahu bahwa tugasnya tidak hanya memerintahkan bawahan membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi dia juga memanajemeni setiap dimensi dengan detail. Ia tidak memberikan kertas kosong kepada bawahannya untuk mengerjakan kehendak pemimpin. Akan tetapi, ia memilih menjadi hands on leader.

Komentar