HABITAT PATOLOGI ADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

163

PENDAHULUAN
Pelayanan publik sekarang ini memang sudah dirasakan sedikit ada perubahan, hal ini disebabkan oleh paradigma yang memang sudah bergeser dari New Publik Manajemen ke New Publik Service dan hal ini banyak mengubah perspektif dalam hal pelayanan publik yang tadinya ASN dalam hal ini pejabat baik pejabat public maupun pejabat karir Kalau bepergian ke suatu daerah biasanya aparat dibawahnya dan bahkan masyarakat mempersiapkan diri dalam hal menyambut kedatangan pemimpin mereka, namun saat ini sudah bergeser kepada bahwa atasan dalam hal ini pejabat baik publik maupun pejabat karir datang dalam rangka melayani masyarakat langsung dari bawah atau bersifat bottom-up dan hal ini dirasakan saat tepat karena dalam membuat sebuah kebijakan atau regulasi berasal dari keinginan dan kebutuhan masyarakat dan sudah tentu akan dirasakan manfaatnya karena dibutuhkan oleh masyarakat dan bukan atas keinginan pejabat dalam membangun suatu kebijakan baik yang bersifat pembangunan infrastruktur maupun suprastuktur dalam hal membangun, baik materiil maupun spirituil dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia yang ada di Indonesia.

Masyarakat saat ini cukup kritis dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan terkadang masyarakat mengkritik cukup pedas kepada aparat bahwa aparat mereka yang menggaji melalui pajak yang mereka bayarkan dan hal ini menjadi senjata buat mereka dalam hal meminta pelayanan yang jauh lebih baik, sehingga ada kontradiksi antara masyarakat dan aparat disatu sisi masyarakat minta perubahan ke arah yang lebih baik, transparan dalam soal biaya maupun waktu yang digunakan dalam proses pembuatan sertifikat ataupun lainya dan sementara para aparat dalam hal ini birokrat masih belum siap dalam hal perubahan tersebut dan masih betah dengan habitat yang lama dan cenderung berakibat pada penyimpangan (Patologi) dalam proses pelayanan dan hal ini berakibat pada butuh waktu yang cukup lama dalam proses penyembuhan dan pemulihannnya sehingga terjadinya konflik yang ada antara masyarakat dan aparat birokrat yang ada di lapangan dalam melayani masyarakat secara administratif.

Hal tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan proses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah saat ini, dimana masyarakat ingin dilayani dengan baik dengan proses yang tidak berbelit-belit dan hal ini hendaknya menjadi perhatian oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan hendaknya pula para pelayanan masyarakat dalam hal ini birokrat dalam melayani masyarakat dengan baik dengan tidak melanggar UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan bila hal tersebut tidak dijalankan sudah pasti juga bertentangan dengan prinsip good governance dalam membangun sebuah negara, karena hal tersebut yang akan menjadikan trust atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Patologi atau yang lebih lazim disebut penyakit dalam proses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terkadang memang sengaja dikondisikan pada tataran yang sudah kronis dan hal ini biasanya sudah menjadi penyakit yang sistemik dan terkadang sudah menjadi habitatnya sehingga susah untuk di hilangkan dan terkadang cenderung menjadi pembiasaan seperti halnya dalam hal pemberian sogok yang terjadi di lapangan, dimana hal ini melibatkan kedua belah pihak dalam bertransaksi baik aparat maupun masyarakat sama-sama saling mempunyai kontribusi akan terjadinya hal ini dan seharusnya kedua belah pihak diberikan pemahaman bahwa apa yang dilakukan tidak benar dan hal ini tentunya akan berimbas pada masyarakat lainnya dan apabila tidak ada uang pelicin, maka aparat tidak mau melayani dengan baik dan hal ini sudah menjadi kebiasaan dan terkadang dianggap benar, sehingga akan berimbas pada pelayanan secara keseluruhan dan petugas akan bergerak dengan cepat dan gesit bila ada uang tips atau pelicin yang sudah menjadi patologi di tengah habitatnya dalam pelayanan public.

Penulis : Dr. Hamirul
Dosen STIA Setih Setio Muara Bungo

Silahkan Komentar nya Tentang Berita Ini