oleh

Jerat Pidana, Pembuat Video Pornografi

SUARA ARTIKEL – Pornografi menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era digitalisasi saat ini, karena perkembangan perbuatan pornografi bukan hanya terjadi terhadap kehidupan sosial di dalam masyarakat, melainkan penyebarannya secara luas di dunia maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatkan perbuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah terus bertambahnya jenis tindak pidana baru termasuk tindak pidana pornografi. Pornografi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku seseorang dan generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban pelecehan, kekerasan seksual dan pemerkosaan akibat dari perilaku seseorang yang terpengaruh dari pornografi. Oleh karena itu berlakunya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sangat diperlukan sebagai payung hukum dalam pemberantasan tindak pidana pornografi.

Berlakunya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi merupakan Undang-undang Lex Spesialis yang mengatur khusus berkaitan dengan perbuatan pornografi tersebut. Menurut pasal 1 Ayat (1) Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, penjelasan Pasal 1 ayat (1) ini sangat kompleks dan tegas bahwa Pornografi merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.

Tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan dan mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Baru-baru ini masyarakat Indonesia digemparkan dengan tersebarnya video mesum/ perbuatan asusila di media sosial yang dilakukan oleh artis papan atas yang berinisial GA, tersebarnya video tersebut menjadi perbincangan dikalangan publik. Hal ini dikarenakan dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya setelah dilakukan pemeriksaan menerangkan bahwa pemeran wanita dalam video tersebut adalah artis GA dan ini juga dibenarkan oleh GA yang mengakui bahwa pemeran wanita yang ada didalam video tersebut merupakan dia sendiri (GA) yang dilakukan pada tahun 2017 silam di Hotel yang berada di Medan. Ujar Yusri dalam jumpa pers di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, Mapolda Metro Jaya, Rabu (30/12/2020).( https://www.kompas.com/hype/read/2020/12/30).

Setelah pemeriksaan tersebut dilakukan lantas aparat penegak hukum menetapkan GA dan MYD (pemeran pria) menjadi tersangka terkait dengan kasus penyebaran video pornografi, tentu hal ini membuat kedua tersangka semakin terpukul sudah jatuh tertimpa tangga, artinya sudah mendapat sanksi sosial, sanksi pidana pun menanti.

Berbicara sanksi pidana tentu harus mengacu pada asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia salah satunya ada asas legalitas yang menyebutkan, “Nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali” yang intinya mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP diatas, dapat dipahami bahwa sesuatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana jika ini ditentukan lebih dahulu ke dalam suatu ketentuan perundang-undangan.

Sebenarnya perbuatan yang melanggar norma kesusilaan sudah diatur didalam Kitab Undang-undang hukum pidana namun aturan tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai perbuatan-perbuatan asusila oleh sebab itu Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang mengatur lebih rinci mengenai perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.

Berkaca pada tahun 2011 terkait kasus artis AR yang tersangdung dengan scandal video pornografi yang tersebar di media sosial atas tersebarnya video pornografi tersebut lantas AR mempertanggungkan perbuatannya di jeruji besi dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Walaupun AR berdalih tidak pernah menyebarkan video tersebut namun hal itu tidak menjadikan alasan untuk lepas dari jerat pidana. Jika dikaitkan dengan kasus GA dan MYD tentu ini tergolong mirip dengan kasus yang menimpa arti AR pada tahun 2011 hanya saja menurut keterangan Kabid Humas Polri Metro Jaya video tersebut direkam dengan Handphone milik GA.

Menurut Penulis adapun pasal yang dapat menjerat artis GA dan MYD kedalam penjara dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu Tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi (Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1).

Rumusannya adalah : “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengespor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belasa) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Sementara Pasal 4 ayat 1 merumuskan sebagai berikut : “Setiap orang dilarang, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : a. persenggaman, termasuk persenggeman yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

Rumusan tindak pidana pornografi tersebut sangat sederhana, terdiri dari unsur subjektif dan objek yang sekaligus sebagai objek tindak pidana. Dengan menghubungkannya dengan Pasal 4 ayat 1 yang ditunjuk oleh Pasal 29, maka dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana tersebut seperti berikut : Unsur Subjektif: memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan. Unsur Objeknya : pornografi yang secara eksplisit memuat, persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak.

Penulis berpendapat bahwa unsur-unsur delik tindak pidana pornografi pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) diatas merupakan unsur-unsur delik alternativ, artinya agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana pornografi, maka tidak semua unsur delik harus dibuktikan akan tetapi salah satu unsur saja dibuktikan dapat terpenuhi baik itu unsur subjektif maupun unsur objektif untuk menjatuhkan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana pornografi sesuai dengan pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Jika dihubungkan dengan kasus yang menimpa GA dan MYD yang mengaku membuat video mesum tersebut hanya untuk keperluan pribadi atau untuk diri sendiri lantas bagaimana video mesum tersebut bisa tersebar kelayak publik, tentu disini ada unsur kelalaian atau ketidak hati-hatian dari GA yang menyimpan video tersebut. Walaupun GA dan MYD tidak memiliki niat untuk menyebar luaskan video, hal ini tidak dapat dikatakan sebagai peniadaan pidana kecuali jika GA dipaksa dengan ancaman atau diancam atau dibawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, untuk menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi dalam hal ini GA tidak dapat dipidana.

Menurut penulis tindakan GA yang membuat video mesum tersebut untuk keperluan pribadi merupakan bentuk kesengajaan bersyarat atau dolus eventualis yang pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun resiko yang timbul.

Penulis menghibau agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan gawai/smartphone dalam kehidupan sehari-hari, tidak perlu menyimpan atau merekam tindakan-tindakan yang melanggar norma kesusilaan, dan pada akhirnya akan menjadi bom waktu yang akan menjatuhkan martabat atau kehormatan orang tersebut dan bahkan sampai kebui penjara.

Penulis: M. Nanda Setiawan, S.H., M.H.
Akademisi Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang

Komentar

Berita Terbaru