Investasi Pertambangan Diganggu, PT. SDP Polisikan Pengusaha Asal Bungo

SUARA BUNGO — PT. Surya Damai Perdana (PT. SDP) mengambil langkah hukum lantaran ada aksi penghadangan dari segelintir pihak saat mereka hendak melakukan penambangan batubara secara legal di lokasi Konsesi IUP-OP PT. Marga Bara Tambang (PT. MBT).

Dua orang yang dilaporkan ke Mapolres Bungo yakni SI selaku pengusaha dan owner perusahaan PT. KBPC serta pria bernama LN yang diduga memobilisasi massa untuk menghalangi aktivitas penambangan yang akan dilakukan PT. SDP.

Keduanya dilaporkan atas dugaan tindak pidana kegiatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang legal sesuai Pasal 162 Undang-undang Minerba.

Kuasa hukum PT. SDP, Zulfi Ariefandi menerangkan, bahwa pihaknya menyesalkan atas adanya aksi penghalangan tersebut.

Padahal, PT. SDP mengantongi legalitas untuk melakukan aktivitas penambangan di areal Konsesi IUP-OP PT. MBT di daerah Desa Rantau Duku, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

“Kita heran dengan adanya upaya penghalangan ini, apalagi mereka mengatasnamakan warga. Padahal, diketahui dikemudian hari bahwa kenyataannya warga menerima kehadiran kami, maka dari itu kita laporkan oknum-oknum tersebut ya,” ujar Zulfi di Bungo, Senin (25/3/2024).

Zulfi menerangkan, bahwa pihaknya dihadang saat hendak memasukkan alat-alat berat ke lokasi penambangan.

Penghadangan dilakukan di wilayah sekitaran Desa Bedaro, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, yang mana lokasi penghadangan adalah akses menuju ke lokasi IUP, pada 07 November 2023 dan tanggal 28 Desember 2023.

“Penghadangan ini dilakukan terduga pelaku LN dkk dan diduga atas perintah saudara SI selaku owner KBPC. Jadi kami laporkan keduanya,” terang Zulfi lagi.

Kata Zulfi, kepada penghadang tersebut terlapor mengklaim jalan yang dilewati untuk mengangkut alat berat milik PT. KBPC.

Namun, saat dijelaskan bahwa PT. SDP memiliki jalan sendiri dan tidak melalui jalan PT. KBPC, para terduga pelaku tersebut malah mengumpulkan massa lebih banyak dan tetap tidak memperbolehkan alat tersebut lewat.

Kuasa hukum PT. SDP lainnya, Fajar Dwi Nugroho menambahkan, bahwa akibat dari aksi mereka itu, perusahaannya merugi hingga miliaran rupiah.

“Atas kejadian penghadangan ini, perusahaan kami tidak bisa melakukan kegiatan pertambangan dan mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp5 Milyar. Selain itu, nasib karyawan kami juga terkatung-katung,” kata Fajar Dwi Nugroho.

Menurut Fajar, atas laporan tersebut, pihak kepolisan sudah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan/atau pemeriksaan tkp setempat.

“Kami berharap pihak kepolisian bekerja secara profesional dalam menangani kasus ini. Semata agar iklim investasi di Bungo ini tetap baik, sehingga bisa menyumbang pendapatan untuk APBD,” ujar Fajar.

“Sebaliknya, apabila tindakan-tindakan seperti itu dibiarkan, bisa membuat pemegang modal bisa jadi mengurungkan niatnya berinvestasi di Bungo, karena yang legal saja justru dipersulit,” kata Fajar.

Fajar juga menyinggung soal status terlapor LN yang ditetapkan sebagai DPO (daftar pencarian orang) di kasus dugaan penganiayaan pada 2021 lalu. Namun, meski berstatus DPO, pria itu masih bebas berkeliaran dan beraktifitas.

Di sisi lain, sambung Zulfi, dia juga meminta agar kepolisian dan pemerintah menindak adanya dugaan aktivitas penambangan batubara ilegal di Kabupaten Bungo.

“Faktanya kami yang legal sangat sulit menjalankan usaha. Tapi dari informasi yang beredar, ada perusahaan yang diduga menambang secara ilegal justru aman-aman saja,” tandas Zulfi.

Sementara itu, belum lama ini, Kasat Reskrim Polres Bungo, AKP. Febrianto menegaskan, bahwa pihaknya akan menindak segala bentuk pelanggaran dalam proses eksploitasi sumber daya alam di Kabupaten Bungo.

Salah satunya soal adanya dugaan praktik penambangan batubara ilegal yang selama ini selalu dikeluhkan sejumlah pihak.

Sebab, selain merusak lingkungan, penambangan ilegal itu tidak menyumbang kontribusi terhadap APBD di Kabupaten Bungo.

Febriyanto menyebut, bahwa pihaknya tidak akan segan-segan dan kompromi terhadap pelaku penambangan ilegal di wilayah Bungo.

“Kalau yang ilegal akan ditindak secara tegas,” tegas AKP. Febrianto kepada wartawan, baru-baru ini.

Di waktu berbeda, Aliansi Mahasiswa Anti Penambangan Liar (AMPLI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian ESDM, Jakarta. Mereka mendesak Kementerian ESDM menindak pelaku penambangan ilegal.

AMPLI menuding aktivitas penambangan ilegal dilakukan oleh sebuah perusahaan ternama di Bungo.

Perusahaan itu disebut beroperasi di luar izin IUP-OP dan tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian KLHK.

Selain itu, hasil investigasi AMPLI diketahui bahwa lokasi eksplorasi yang dilakukan PT. KBPC diduga tidak sesuai dengan Wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIUPK). (SBS)

Komentar