SUARA SUNGAI PENUH – Pemerintah Kota Sungai Penuh terus berinovasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan efisien. Melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Pemkot resmi menerapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Kepala Bakeuda Kota Sungai Penuh, Nasran, melalui Kepala Bidang Perbendaharaan Reno Hanjoni, menjelaskan bahwa penerapan SP2D Online merupakan bagian dari upaya untuk mendukung visi dan misi Wali Kota Sungai Penuh dalam menciptakan pemerintahan yang profesional, efektif, bersih, dan demokratis.
“Setiap OPD tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga dituntut untuk berinovasi. SP2D Online ini adalah salah satu langkah nyata menuju transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Reno.
Menurutnya, sistem SP2D Online ini memberikan banyak kemudahan, terutama dalam mempercepat proses pelayanan keuangan antar instansi. Jika sebelumnya proses pencairan dana dilakukan secara manual dengan membawa berkas fisik ke bank, kini semua proses dapat dilakukan secara digital melalui sistem terintegrasi.
“Sekarang tidak perlu lagi menjemput atau mengantar berkas SP2D ke bank. Semua bisa dilakukan secara online, lebih cepat, lebih mudah, dan datanya juga lebih akurat,” jelas Reno.
Selain efisiensi waktu dan biaya, penerapan SP2D Online juga memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik. Seluruh data transaksi tercatat secara otomatis di sistem, sehingga meminimalkan potensi kesalahan dan mempercepat proses audit keuangan.
Untuk memastikan kelancaran penerapan sistem ini, Bakeuda Kota Sungai Penuh juga telah memberikan pelatihan kepada seluruh bendahara di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mereka memahami dan mampu mengoperasikan SP2D Online dengan baik.
Dengan hadirnya inovasi SP2D Online ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik berbasis digital serta memperkuat transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan daerah. (Ndy)
