Pemindahan Guru ke Struktural Penyebab Kekurangan Guru di Merangin

469

Zubir : Pemkab Merangin Kangkangi SE-MenPAN 2004

SUARA BANGKO – Pemerintah Kabupaten Merangin ternyata bukan hanya karena terkait dengan kekurangan guru dikarnakan banyaknya mutasi guru ke pejabat struktural yang tidak berkoordinasi dengan Kadis pendidikan dan kebudayaan kabupaten Merangin.

Pemindahan Guru ke pejabat struktural jelas melanggar aturan, karena bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan non Guru.

Dalam edaran pertanggal 26 April 2004 itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menyebutkan, dari hasil PUPNS tahun 2003, secara umum pada saat ini masih terdapat kekurangan tenaga guru di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“Sebagai kadis saya sudah sampai ke pak Bupati Al Haris bahwa kita banyak kekurangan guru, jangan ada lagi guru ke struktural, tapi sayangnya pemindaham guru ke struktural tidak berkoordinasi dengan kami,” kata Zubir awak media.

Dikatakan Zubir, ia mengatakan kekurangan guru di kabupaten merangin  melingkupi jumlah dan kualifikasi/kompetensi serta penyebarannya yang tidak merata sesuai dengan beban kerja.

“Keadaan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar yang pada akhirnya akan menurunkan mutu anak didik Merangin,” ujarnya.

Lebih lajut, Zubir mengatakan bahwa Merangin masih terdapat kekurangan sekitar lebih kurang 1.500 orang untuk mengajar disemua jenjang pendidikan, selain itu dalam SE Men PAN disebutkan, dengan adanya pemekaran atau pembentukan provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan dan kelurahan baru, banyak terjadi pengalihan PNS dari jabatan guru ke jabatan non guru terutama untuk mengisi jabatan-jabatan struktural atau jabatan-jabatan lain.

Lain halnya menurut Zubir pengalihan guru ke non guru di kabupaten Merangin banyak terjadi, pasca pemilukada akibat dampak dari janji politik. Padahal menurutnya kebijakan pengalihan PNS dari jabatan guru ke jabatan lain tersebut dinilai akan menambah kekurangan jumlah guru yang ada. Hal ini justru akan menambah permasalahan di bidang pendidikan.

“Yang jelas pasca pemilukada banyak guru yang mutasi ini mungkin karena janji politik sebelum pemilukada dan ini sudah saya sampaikan ke pak Bupati, namun mutasi boleh dikatakan terus terjadi, untuk menutupi itu kita terpaksa manfaatkan tenaga honorer di Merangin,” ungkap Zubir.

Dilain pihak, menurut Zubir dari segi kompetensi, guru dinilai tidak mempunyai kompetensi untuk menduduki jabatan struktural dan hal ini akan berpengaruh pada kinerja organisasi.

“Aku sudah sampaikan isi SE men PAN kepada Bupati Merangin, bahwa jelas dalam surat edaran tersebut diminta kepada saudara “Gubernur, Bupati dan Walikota”, untuk segera menghentikan dan melarang pengalihan PNS dari jabatan guru ke jabatan lain,” ujarnya.

Padahal menurutnya jika pemerintah kabupaten Merangin mau merujuk ke SE men PAN, tidak ada lagi guru yang di mutasikan ke jabatan struktural, karena menurutnya dalam SE menPAN sudah jelas Para Gubernur, Bupati dan Walikota diminta melakukan penataan kepegawaian agar dapat diketahui formasi yang dibutuhkan serta adanya kekurangan atau kelebihan PNS yang sesungguhnya, baik yang menduduki jabatan guru, maupun yang menduduki jabatan teknis atau administratif. Hasil penataan kepegawaian tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan tertulis formasi PNS daerah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Disebutkan pula, apabila terjadi kekurangan tenaga guru yang diakibatkan oleh pengalihan guru ke jabatan non guru maka usul penambahan guru tidak akan dipertimbangkan.

“Yang kita takutkan, jika pemindahan guru ke struktural semakin masif, usulan kita penambahan guru tidak akan di gubris oleh men-PAN,” pungkasnya. (Mjb)

Silahkan Komentar nya Tentang Berita Ini