SUARA BUNGO – Beredar kabar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bungo mendapat intimidasi untuk pemilihan Bupati Bungo, di Pilkada 9 Desember mendatang.
Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya yang tidak mau dituliskan namanya mengatakan, bahwa intimidasi tersebut berbunyi, “Setiap ASN yang melakukan pencoblosan didalam bilik suara harus mengirimkan poto surat suara yang ia coblos kepada pimpinannya masing-masing”.
Saat dikonfirmasi Sekretaris Daerah (Sekda) Bungo, Mursidi membantah isu tersebut. Ia dengan tegas menyebutkan bahwa tidak ada intruksi kepada ASN untuk mendokumentasikan hasil pilihannya dan mengirim ke pimpinan.
Sekda Mursidi juga meminta kepada masyarakat untuk melaporkan ke Bawaslu dan KASN jika itu dilakukan oleh ASN.
“Tidak ada saya mengintruksikan ASN yang mencoblos harus mempoto dan mengirim ke pimpinan, tidak ada itu. Kalo memang ada bukti silahkan lapor ke Bawaslu dan KASN,” ujar Mursidi Singkat.
Namun Ketua Bawaslu Bungo, Abdul Hamid saat dikonfirmasi mengaku juga mendapatkan informasi tersebut.
“Informasi itu juga sampai ke Bawaslu bahwa ASN di Kabupaten Bungo ada intimidasi saat hari pencoblosan untuk mendokumentasi hasil pilihannya dan mengirim ke pimpinan,” ujar Hamid.
Ia sangat menyayangkan jika intimidasi itu benar-benar ada, karena hal itu dinilai sudah mencederai hak seseorang dalam berdemokrasi.
Abdul Hamid melarang kepada masyarakat yang akan memilih nanti untuk tidak mendokumentasikan hasil pilihannya. Terlebih mempublikasikan surat suara yang telah dicoblos ke publik.
“Kami menghimbau kepada ASN dan masyarakat untuk tidak mendokumentasikan hasil pilihannya saat dibilik suara. Cukup kita saja yang tahu siapa yang kita pilih,” ucapnya.
Ia meminta kepada pemilih dilarang membawa HP ke dalam bilik suara pada saat pencoblosan 9 Desember mendatang.
“Dalam pemilihan ini sifatnya rahasia. Jika ada yg membawa HP, harus dititipkan di meja KPPS jangan dibawa ke dalam bilik suara,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta petugas KPPS dan Pengawas TPS untuk lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan.
“Kita minta kepada petugas KPPS dan Pengawas TPS untuk tegas dan melarang orang membawa HP ke dalam bilik suara,” pungkas Hamid. (TMC)
Komentar