ANOMALI DEMOKRASI PASCA OTORITARIANISME SOEHARTO

202

SUARA ARTIKEL – Setiap negara di dunia ini pasti memiliki sistem politiknya masing-masing yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Secara teoritis, ada sistem politik yang umum dikenal di dunia, seperti sistem politik otokrasi, sistem politik otoriter, sistem politik oligarki, dan sistem politik demokrasi.

Dalam konteks negara, pada prakteknya sistem politik tersebut cenderung dinamis, artinya tidak ada suatu sistem politik yang baku yang dipakai pada suatu negara atau bisa juga dikatakan sistem politik tersebut lebih kepada kecenderungan saja, karena setiap negara bebas menentukan sistem politiknya sendiri sesuai kebutuhan. Realitas-realitas sosial dan politik seperti konfigurasi politik penguasa yang dipengaruhi oleh banyak faktor sangat menentukan eksistensi sebuah sistem politik dalam suatu negara.

Konsekwensi dari hal ini bisa saja dalam suatu masa suatu negara menerapkan sistem politik otoriter namun pada suatu masa yang lain berganti menjadi demokrasi atau oligarki, atau sekedar kecenderungan-kecenderungan dari sistem politik tersebut dalam tataran implementasi, sehingga jangan heran kalau ada negara yang mengaku demokratis tetapi dalam prakteknya cenderung otoriter atau oligarki.

Dalam realitas politik, hal seperti ini adalah suatu keniscayaan, sebagai contoh dalam perjalanan banyak negara-negara di dunia sebut saja Uni Soviet dengan sistem politik negara yang sangat otoritarian bisa berubah menjadi demokratis ketika Michael Gorbachev membuka keran demokrasi. Di Indonesia sendiri sebagaimana kita ketahui betapa otoritariannya sistem politik yang diterapkan oleh rezim orde baru pak Suharto yang mana otoritarianisme tersebut dibungkus dengan kemasan demokrasi. Namun, setelah runtuh sekarang Indonesia beralih ke sistem politik yang kembali dikatakan “demokrasi” sebagai koreksi sistem politik orde baru yang otoriter.

Berbicara mengenai demokrasi, Abrahan Lincoln (2014) mengatakan, pengertian demokrasi adalah, “Suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Artinya, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, di mana masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Hal ini sejalan juga dengan yang disampaikan oleh H. Harris Soch (2019), Menurut H. Harris Soch, pengertian demokrasi adalah, “suatu bentuk pemerintahan rakyat, rakyat merupakan pemegang kekuasaan dalam pemerintahan yang memiliki hak untuk mengatur, mempertahankan, serta melindungi diri mereka dari adanya paksaan dari wakil-wakil mereka”.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menilai dalam negara demokrasi konsekwensinya adalah rakyat menjadi penguasa tertinggi negara, semua kebijakan negara diorientasikan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Bahkan rakyat sendiri yang menentukan siapa yang layak untuk menjadi pemimpin, tinggal implementasinya saja dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga perwakilan. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam negara demokrasi rakyat mendapatkan kedudukan yang istimewa dalam negara. Seharusnya dalam negara demokrasi kesejahteraan dan hak-hak sosial rakyat harus dijamin oleh negara, tidak boleh ada kebijakan yang menindas rakyat atau tidak berpihak kepada rakyat karena pemimpin yang mengambil kebijakan berasal dari rakyat dan harus bekerja untuk rakyat. Pemimpin adalah orang-orang yang sudah disaring oleh rakyat sebagai pilihan terbaik dari yang baik anggota masyarakat itu sendiri dan harus mengabdi kepada rakyat.

Indonesia sebagai suatu negara yang menganut demokrasi sebagai pilihan sistem politik, seharusnya tercermin dalam kehidupan rakyatnya yang sejahtera, adil, dan makmur, tegaknya HAM secara partikular (karena Indonesia adalah negara timur), serta rendahnya tindak pidana korupsi, dan transparansi, serta akuntablilitas dalam penyelenggaraan negara, karena dalam negara demokrasi rakyatlah yang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan negara, karena rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Namun pada kenyataannya, penulis menilai masih jauh panggang dari api, atau belum sesuai harapan. Memang dulu ketika Indonesia lepas dari “Cengkraman” rezim orde baru yang sangat otoriter kita sempat merasakan iklim demokrasi yang begitu terasa, kebebasan masyarakat lebih terjamin, terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel karena berubahnya posisi lembaga-lembaga tinggi negara dalam sistem check and balances. Namun demokrasi yang terwujud baru menyentuh kebebasan, penerapan check and balances baru menyentuh tataran formal belum subtansial dan hal tersebut tidak berlangsung lama hanya beberapa tahun setelah itu berbelok ke oligarki.

Hal ini sejalan dengan pendapat Mahfud MD (2019) yaitu, “Sejak 2003, demokrasi menjadi oligarki dan diisi politik transaksional. Setelah lima tahun reformasi, demokrasi berbelok menjadi oligarki. Partai sudah mulai main uang, pemimpin partai lebih otoriter. Sejak saat itu yang ada adalah demokrasi transaksional”.

Pada kesempatan lain Mahfud MD (2010) juga mengatakan, “Persoalan yang sekarang muncul dan ini bisa mengembalikan ke situasi lama ialah bahwa reformasi politik dari orde baru yang otoriter itu semula memang menuju demokrasi, tetapi di pertengahan jalan tujuannya berubah atau berbelok lagi memang tidak kembali ke otoriter tetapi berbelok ke oligarki, di mana keputusan-keputusan paling banyak diambil secara kolutif oleh elit-elit politik untuk kepentingan yang sempit”.

Adapun yang dimaksud dengan oligarki itu sendiri adalah merupakan sistem politik di mana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau kelompok orang (elit) sekelompok elit tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasainya.

“Penyakit” oligarki ini menjangkiti semua unsur dalam tatanan negara baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Hal ini ditandai masih banyak ditemukan kebijakan-kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang kurang berpihak ke rakyat. Sebagai contoh di tingkat pusat baru-baru ini pemerintah bersama DPR baru saja mengesahkan RUU KPK menjadi UU KPK yang baru yang secara subtansi penuh kontroversi.

Di saat KPK sedang semangat-semangatnya melakukan pembarantasan tidak pidana korupsi, tiba-tiba melalui revisi UU KPK salah satu kewenangan krusial KPK yaitu penyadapan direduksi dengan diubah menjadi lebih sulit untuk diterapkan karena ada kekacauan prosedur. Sehingga akan lebih melanggengkan praktek-praktek korupsi pada elit politik.

Di sini nampak praktek “kolutif” atau “transaksi politik jahat” di kalangan elit eksekutif dan legislatif bahkan dari pihak luar sebagai “sponsor”. Belum lagi “bagi-bagi kue” dalam kontestasi percaturan elit politik seperti ketua DPR RI dijabat oleh Puan Maharani dari partai PDI Perjuangan, ketua DPD RI dijabat oleh La Nyala Mataliti yang berasal dari partai PPP yang merupakan partai koalisi, ketua MPR RI diduduki oleh Bambang Soesatyo dari partai Golkar yang juga partai koalisi. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa susunan petinggi-petinggi ranah elit politik di Indonesia tidak mencerminkan negara yang demokratis karena dalam praktek akan mengurangi fungsi check and balances antar lembaga eksekutif dan legislatif mengingat kesamaan asal partai politik atau setidaknya dalam satu koalisi.

Di ranah yudikatif sendiri misalnya kita melakukan reformasi agar hakim tidak bisa diintervensi oleh siapapun, sehingga bebas dan mandiri menjalani tugasnya, tetapi dalam praktek ada hakim-hakim yang justru memanfaatkan kebebasan itu secara negatif yakni menikmati kebebasan berkolusi, bukan bebas untuk melakukan fungsi peradilan secara independen dan bertanggungjawab.

Selain itu di tingkat daerah, otonomi daerah saat ini digunakan oleh sebagian elite politik lokal untuk membangun oligarki politik dan ekonomi, sehingga memunculkan orang-orang kuat di tingkat lokal. Para orang kuat lokal ini seringkali memanfaatkan birokrasi untuk menggalang suara, mendapatkan dana dari proyek pemerintah dan mengatur pejabat-pejabat agar jatuh kepada keluarga atau kroninya serta menjalin kedekatan dengan penyelenggara pemilu daerah dengan tujuan untuk membuat dirinya memperoleh keuntungan dari bisnis perizinan pengelolaan sumber daya alam. Dengan kata lain, yang terjadi justru desentralisasi mekanisme perburuan rente. Kasus seperti Ratu Atut Chosiyah, dan Zumi Zola yang mewarisi darah politik ayahnya, Zulkifli Nurdin, adalah sederet contoh yang mengemuka tentang penjelmaan otonomi daerah menjadi kekuasaan local bossism.

Semua ini membuat hasil reformasi tak juga mendorong ke arah civil society yang kuat dan peningkatan kesejahteraan rakyat seperti apa yang dicita-citakan awal mula reformasi digalakkan. Lebih luas dari itu, pasca reformasi jurang ketimpangan justru semakin tinggi. Berdasarkan survei lembaga keuangan Credit Suisse 2017, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Kondisi ini membuat Indonesia berada di peringkat 4 negara dengan ketimpangan tertinggi di dunia. Besarnya ketimpangan juga terlihat pada penguasaan orang-orang kaya di sektor perbankan. Data Lembaga Penjaminan Simpanan menunjukkan bahwa dari total 187,24 juta rekening, 97,8 persennya memiliki nominal di bawah Rp 100 juta. Sementara simpanan dengan nominal di atas Rp 5 miliar hanya 80.829 rekening atau sekitar 0,04 persen dari total rekening simpanan. Namun, nilai simpanan di atas Rp 5 miliar mencapai Rp 2.136,7 triliun atau sekitar 46 persen dari total simpanan perbankan nasional.

Data kepemilikan lahan juga menujukkan tingginya angka ketimpangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan kepemilikan lahan pada 2013 mencapai 0,68. Artinya hanya 1 persen rakyat Indonesia menguasai 68 persen sumber daya lahan. Di era reformasi saat ini, juga masih terdapat masyarakat, terutama masyarakat miskin, yang tak memperoleh akses pendidikan yang ideal. Pada 2015 data Badan Pusat Statistik menyebutkan, sekitar 52 persen penduduk miskin yang berusia di atas 15 tahun hanya dapat menamatkan pendidikan sampai jenjang SD/SMP. Bahkan, 31 persen lainnya tidak mampu menempuh jenjang Sekolah Dasar. Hanya 16,7 persen penduduk miskin yang dapat mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA atau lebih tinggi.

Padahal di era demokrasi saat ini, memperoleh akses pendidikan yang berkualitas adalah pra-syarat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjadikan demokrasi lebih berkualitas. Alih-alih membawa perubahan, reformasi justru memperkuat siklus “orang berduit” menjadi penguasa politik. Hal ini tercermin dari hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menunjukkan bahwa dari 560 anggota DPR periode 2014-2019, ada 293 orang (52,3 pesen) yang memiliki latar belakang pengusaha. Dari 288 entitas bisnis yang teridentifikasi, ICW menemukan sebanyak 11 persen atau 32 perusahaan memiliki potensi konflik kepentingan langsung dengan jabatan, wewenang dan tugas Anggota DPR yang bersangkutan. Situasi ini kian mengarahkan kebijakan publik yang seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kebaikan bersama rawan dibajak untuk kepentingan bisnis pribadi segelintir orang.

Ditambah syarat prosedural (UU Parpol 2011) mewajibkan syarat pendirian partai politik memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota dan 50 persen kecamatan dari kabupaten/kota yang bersangkutan serta partai harus memiliki kantor tetap di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahap akhir pemilu. Semua ini tentu membutuhkan dana yang cukup besar.

Selain itu, syarat ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold) 4 persen dan 20 persen untuk ambang batas presidential threshold mendorong terjadinya politik kartel serta hanya memperkokoh kekuasaan elit oligarki yang memiliki kekuatan modal yang kuat. Semua ini semakin menjadikan sistem politik kita mengarah pada oligarki, di mana kekuasaan politik berada di tangan segelintir orang kaya (oligark) yang akhirnya mereduksi persaingan dan menutup ruang kepada semua warga untuk berpartisipasi politik. di samping itu, imbasnya politik kini kehilangan identitasnya sebagai upaya meraih keadilan sosial dan kebaikan bersama (common good) namun dimaknai hanya sekedar alat untuk akumulasi dan mempertahankan kekayaan.

Gagalnya konsolidasi demokrasi pasca runtuhnya rezim otoritarianisme Soeharto membawa implikasi negatif bagi iklim demokrasi di era reformasi. Kebanyakan masyarakat terjebak pada euforia reformasi yang membuat mereka lupa bahwa runtuhnya orde baru tidak disertai melenyapnya kekuatan oligarki yang dibesarkan oleh rezim Soeharto (padahal saat itu sistem politik yang dikenal adalah otoriter). Justru, kekuatan oligarki yang semula berbaur dengan rezim Soeharto kembali mengkonsolidasi diri (beradaptasi) dengan rezim reformasi yang jauh lebih menguntungkannya.

Sehubungan dengan itu, Vedi R. Hadiz (2019) berpendapat “kenyataan saat ini bahwa Indonesia pasca tumbangnya Orde Baru kembali dikuasai oleh para oligark, keuntungan terbesar bagi para konglomerat barangkali adalah bahwa proses reformasi terjadi di dalam aparatur negara yang masih didominasi oleh hubungan-hubungan kekuasaan predatoris serta berbagai tokoh yang sama yang pernah mendominasi rezim lama”. Pendapat yang disampaikan Hadiz di atas bisa saja berbeda menurut masing-masing penafsir.

Namun, satu hal pasti, bahwa kenyataan rezim politik hari ini benar-benar ada di bawah kuasa para oligark sulit dinafikan. Oligarki sendiri sebagai suatu aliansi cair yang menghubungkan kepentingan para konglomerat kaya raya selalu lihai dalam beradaptasi dengan sistem apapun, baik otoratirianisme maupun demokrasi.

Jika diperhatikan lebih jauh, kebanyakan penguasa yang kini menempati posisi strategis di berbagai institusi publik hingga partai politik rata-rata adalah petarung lama. Kalaupun ada yang baru ialah orang-orang yang dulu belum mendapat kesempatan, atau orang-orang baru sama sekali yang juga kaum-kaum oligark yang mewarisi budaya oligark sebelumnya. Para pimpinan (elit) partai, penguasa media, para pejabat pemerintahan yang berada di jajaran kabinet Jokowi, sampai pada seluruh jabatan strategis lainnya di dalam birokrasi pemerintahan saat ini hanyalah sirkulasi elit-elit lama yang selalu berotasi di dalam lingkar kekuasaan oligarki.

Para oligark di atas, termasuk orang-orang yang pernah diistimewakan di rezim kepemimpinan Soeharto. Hubungan kekuasaan lama yang penuh muslihat dan tipu daya semasa Orde Baru, belakangan setelah runtuhnya “Soeharto”, tampil sebagai pejuang demokrasi berkedok populis. Inilah wajah anomali demokrasi pasca otoritarianisme Soeharto. Kebanyakan orang tertipu dengan politik pencitraan yang terus dipolesi oleh media, yang juga adalah milik mereka (oligark).

Dominasi oligarki dalam ranah politik Indonesia terjadi karena kenaifan asumsi reformasi institusional neoliberal yang percaya akan pengelolaan institusi yang rasional. Kemampuan oligarki untuk menaklukkan kekuasaan negara serta melakukan disorganisasi atas kekuatan oposisi masyarakat sipil, membuat proses reformasi institusional neoliberal tidak memiliki basis sosial dan politik yang kuat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan oligarki dapat mempertahankan dominasi politiknya, yang dengannya mereduksi kemungkinan bagi munculnya agensi politik non-oligarki.

Harus disadari bahwa reformasi politik yang beriringan dengan reformasi ekonomi pasca Orde Baru, tidak sama sekali menghancurkan relasi oligarki ini. Kenyataan bahwa lemahnya kekuatan civil society belakangan ini dalam membendung gurita oligarki semakin membuktikan tesis Richard Robison dan Vedi R Hadiz (2019) bahwa “Penguasaan atas politik negara sekaligus disertai disorganisasi kekuatan oposisional yang tercakup dalam elemen masyarakat sipil menjadi dasar historis bagi dominasi oligarki terhadap kekuatan politik non-oligarki”. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa perseteruan politik di era reformasi kembali meneguhkan posisi elit lama.

Dari hal di atas, melihat kenyataan di Indonesia saat ini penulis menyimpulkan bahwa sistem politik yang dianut oleh Indonesia saat ini pasca tumbangnya rezim orde baru yang sangat otoriter bukanlah demokrasi tetapi lebih cenderung mengarah ke oligarki yang dibungkus “topeng” demokrasi.” Oleh karena itu wajar jika penulis memberi tajuk artikel ini dengan judul “anomali demokrasi pasca otoritarianisme Soeharto”.

Penulis : Nanang Al Hidayat, S.H., M.H.
Dosen STIA Setih Setio Muara Bungo

Silahkan Komentar nya Tentang Berita Ini