SUARA JAMBI – Viralnya rumah panggung di Rt 4, Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi yang bertahun-tahun tidak diperhatikan oleh pemerintah merupakan tamparan keras bagi Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.
“Jadi memang banyak masyarakat Jambi yang tidak mampu dan miskin ekstrem yang rumahnya tidak mendapatkan bedah rumah, bisa kita lihat dari sisi lemahnya pendataan rumah tangga sasaran dari bedah rumah itu sendiri,” ujar Dr. Noviardi Pengamat Ekonomi Jambi.
Noviardi menegaskan, Akibat lemahnya pendataan, bahkan warga-warga layak mendapatkan bedah rumah dari pemerintah pusat maupun provinsi menjadi tidak memprolehnya, jadi proses pendataan tersebut tidak boleh dilakukan secara tunggal oleh kepala desa, artinya harus dilakukan oleh dinas instansi dan teknis.
“Dalam hal ini Dinas Perkim harus turun surve dalam suatu desa, terus data warga-warga yang layak untuk menerima bantuan bedah rumah dan selama ini itulah kelemahan pendataan ditingkat desa,” jelasnya, Selasa (7/10/2025).
Banyaknya kasus-kasus warga yang tidak mampu yang selayaknya mereka itu mendapatkan bedah rumah itu banyak faktornya.
“Seperti faktor kedekatan, faktor suka dan tidak suka dan lain sebagainya. Jadi, kata kuncinya adalah harus dilakukan pendataan berlapis,” tegas Dosen Jambi terkenal ini.
Terus, banyaknya warga miskin tidak dibedah rumahnya terkait keterbatasan anggaran, yang selama ini hanya mengandalkan bantuan bedah rumah dari pusat, Pemerintah Provinsi sendiri dengan Efisiensi anggaran tentu banyak pengurangan untuk bedah rumah dan dalam hal ini memang harus dijadikan prioritas Pemerintah Daerah dan kalau pusat telah menganggarkan, pemerintah daerah juga menganggarkan dalam jumlah yang cukup.
“Bahkan, Gubernur Jambi harus punya target terhadap Bupati dan Walikota Jambi, kapan bedah rumah itu tuntas,” tuturnya.
Noviardi mencontohkan, ada 4 ribu dan dari empat ribu rumah itu dikerjakan berapa tahun dan pada intinya prioritas anggaran, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten-Kota, untuk ikut menambah anggaran dari pusat untuk malakukan bedah rumah.
“Selain itu keterlibatan CSR, dari perusahaan-perusahaan juga wajib kita libatkan, sehingga rumah-rumah yang tidak layak huni agar menjadi rumah layak huni dalam program bedah rumah ini,” pungkasnya. (SBS)
