oleh

Anggota Dewan Berharap Polda Jambi Bisa Usut Tuntas Kasus Perusahaan yang Garap Hutan Produksi di Bungo

SUARA BUNGOTim Ditkrimsus Polda Jambi beberapa hari yang lalu menyegel alat berat yang melakukan penambangan dikawasan Hutan Produksi (HP) di wilayah Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo.

Selain hutan produksi, alat berat yang bertuliskan PT. KBPC tersebut juga diduga menambang dalam areal tambang Eks NTC yang izinnya sudah dicabut oleh kementerian ESDM beberapa tahun yang lalu.

Dari video yang beredar dimedia sosial dan beberapa group WhatApp, ada sekitar enam unit alat berat jenis exscavator dan buldozer yang disegel pakai garis polisi. Enam unit alat tersebut berada di areal yang sama.

Kabar yang dihimpun dilapangan, alat berat yang disegel tidak hanya enam itu saja, tapi ada banyak alat lagi didalam, namun dilokasi yang berbeda.

Terkait disegelnya beberapa unit alat berat yang bertuliskan PT. KBPC tersebut, anggota komisi III DPRD Kabupaten Bungo, Dharmawan mendukung penuh tindakan yang dilakukan oleh tim dari Polda Jambi yang menyegel kawasan hutan produksi yang diduga telah digarap oleh PT KBPC tersebut.

Dia meminta proses hukum terhadap pelaku penambangan yang yang sudah merusak hutan produksi tersebut hingga tuntas dan jangan ada intimidasi dari pihak manapun.

“Beberapa unit alat berat itu sudah disegel, berarti ada indikasi kuat melakukan pelanggaran dan melanggar hukum,” kata Dharmawan.

Terkait hal ini dirinya meminta kepada Polda Jambi untuk benar-benar menegakkan aturan. Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat bahwa hukum itu tumpul keatas dan tajam kebawah.

“Kami berharap Polda Jambi bisa tegas dan bisa memberikan pelajaran kepada perusahaan yang nakal seperti itu,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Marhoni Suganda, Anggota DPRD Kabupaten Bungo dari dapil IV ini. Dia sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh tim dari Polda Jambi ini.

“Kami berharap agar di usut sampai tuntas kasus ini,” harap Marhoni.

Marhoni juga menyebutkan, bahwa dia sudah tahu betul apa yang terjadi di sana. Bahkan kata Marhoni sudah banyak masyarakat yang mengeluh dan mengadukan kepadanya terkait perusahaan tersebut.

“Hutan produksi-kan tidak boleh dirusak. Ini malah dirusak. Makanya kita minta proses mereka yang telah sengaja merusak hutan produksi ini,” jelas putra Batang Bungo ini.

Untuk diketahui, areal pertambangan Batu Bara di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo itu telah disegel oleh tim Ditkrimsus Polda Jambi. Areal tersebut juga telah dipasang plang merek oleh tim Ditkrimsus Polda Jambi pada, Senin (28/6) yang lalu.

Informasi yang dihimpun, penyegelan areal tambang batu bara tersebut terkait izin kepengurusan lantaran areal pertambangan itu masuk dalam wilayah hutan produksi (hp).

Tak hanya itu, tambang tersebut juga termasuk dalam wilayah eks Tambang PT NTC yang posisinya sedang dicabut oleh Kementerian ESDM RI dan tidak diperbolehkan ada kegiatan tambang menambang di wilayah tersebut.

Tak hanya dipasangkan plang merek saja, beberapa unit alat berat yang bertuliskan PT. KBPC untuk kebutuhan tambang dan juga beberapa orang operator dikabarkan juga diciduk oleh tim Ditkrimsus Polda Jambi.

Jelas pemuda Rantau Pandan, bahwa lokasi penambangan tersebut berada wilayah administrasi Dusun Leban, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo. Mereka diduga menambang dikawasan Hutan Produksi Batang Uleh tersebut sejak beberapa tahun silam.

“Mereka itu sudah lama nambang dilokasi yang diduga exs tambang NTC itu, sudah bertahun-tahun,” jelas pemuda Rantau Pandan.

Kepala UPTD KPHP Bungo Dendi Nurgroho saat dikonfirmasi awak media membenarkan jika ada Hutan Produksi yang berada dikawasan Kecamatan Rantau Pandan yang disegel oleh pihak kepolisian Polda Jambi.

“Lokasi dalam kawasan hutan produksi (hp) batang uleh wilayah administrasi Dusun Leban, Kecamatan Rantau Pandan,” ujar Dendi, Selasa (29/6) lalu.

Meski demikian, dirinya tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh terkait hal itu, sebab yang menangani permasalahan ini adalah Sub Dit IV Ditreskrimsus Polda Jambi.

Dendi pun mengaku bahwa dirinya telah dipanggil ke Polda Jambi untuk memberikan keterangan terkait permasalahan tersebut.

“Kami juga saat ini dalam proses pemeriksaan dan pemberian keterangan terkait hal itu,” jelas Dendi lagi.

“Untuk info lebih jelasnya tanya ke Polda aja, karena saya juga dak begitu mendetail,” pungkasnya. (*)

Komentar

Berita Terbaru