2020, Kabupaten Bungo Akan Mendapatkan Kucuran Dana yang Besar dari Pusat

H. A. Bakri : Insya Allah Aset Bandara Bungo akan Diserahkan ke Angkasapura

SUARA BUNGO – Bandar Udara (Bandara) Muara Bungo saat ini masih menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Bungo. Namun kedepan pengelolaan Bandara Muara Bungo dikabarkan sepenuhnya akan diserahkan kepada pihak Angkasapura.

Anggota DPR RI, H. A. Bakri, kepada suarabutesarko.com menyebutkan, pada tahun 2020 pengelolaan Bandara Muarabungo direncanakan akan diserahkan oleh pemda Bungo kepada pihak Angkasapura.

H. A. Bakri juga mengatakan, dengan dikelolanya Bandara Bungo oleh pihak Angkasapura, maka akan lebih mudah dan akan banyak dana turun dari pusat untuk bandara tersebut.

“Aset bandara Bungo saat ini masih dalam proses. Insya Allah akhir tahun selesai dan akan diserahkan oleh pemda Bungo kepada pihak Angkasapura,” ujar H. A. Bakri, Rabu (18/9/2019).

H. A. Bakri, juga mengatakan jika pengelolaan Bandara Muarabungo dipegang sepenuhnya oleh Angkasapura, maka akan banyak keuntungannya. Diantaranya runway akan diperpanjang.

“Kalau bandara Muarabungo sudah dikelola oleh Angkasapura, maka runway otomatis akan diperpanjang dan artinya akan ada pesawat yang lebih besar mendarat dibandara Bungo,” jelasnya.

Jika nantinya runway sudah diperpanjang, maka pesawat jenis Airbus bisa mendarat. Tentunya akan lebih banyak penerbangan di Bandara Muarabungo. Artinya harga tiket pesawat di Bandara Muarabungo bisa bersaing dan menguntungkan masyarakat.

Selain memperjuangkan Bandara, saat ini H. Bakri juga sedang mengupayakan pengelolaan bantaran sungai Batangbungo yang berada di Tanjung Gedang, ada juga drainase untuk didalam kota, maupun jalan dan pembangunan lainnya.

Mega proyek bantaran sungai Batang Bungo dan yang lainnya tersebut sedang diupayakan oleh H. A. Bakri selaku anggota DPR RI, komisi V.

“Insya Allah tahun depan, Kabupaten Bungo akan mendapatkan kucuran dana yang cukup besar dari pusat. Itu semua berkat usulan dari pak Bupati Mashuri. Saya langsung yang akan memperjuangkan dan mengawalnya di pusat,” pungkas H. A. Bakri, komisi V DPR RI ini. (Oni)