SUARA BUNGO – Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dusun Sungai Mengkuang untuk masyarakat yang terdampak covid-19 diduga bermasalah dan tidak tepat sasaran.
Pasalnya, 10 orang perwakilan ibu-ibu dari kampung Sijau mendatangi kantor Rio Sungai Mengkuang dan didampingi oleh Megawati, SH selaku mediator-nya, Kamis, (18/6/2020).
Dalam pertemuan yang bertempat di aula kantor Rio Sungai Mengkuang tersebut di fasilitasi oleh Kanit Intel Polsek Kota Muara Bungo yang juga dihadiri oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa, BPD dan Pemdus Sungai Mengkuang.
Adapun kronologis permasalahannya berawal sewaktu warga mendatangi rumah kepala kampung Sijau pada Rabu sore (17/06/2020) yang lalu, dan para ibu-ibu rumah tangga tersebut mempertanyakan ucapan kepala kampung Sijau Jamilus sebelumnya tentang nama-nama dan data penerima bantuan BLT-DD tahap II nanti bisa di ganti menjadi nama penerima yang baru atau nama orang lain, sehingga memberikan harapan kepada warga yang sama sekali belum mendapatkan bantuan berupa apapun dari Pemdus Sungai Mengkuang.
“Kami mempertanyakan pernyataan kepala kampung, kemarin, katanya nama-nama penerima BLT-DD bisa diganti untuk bulan berikutnya, tapi kenyataannya nama-nama penerima BLT-DD tahap II ini masih tetap nama yang lama. Kami cuma diberi harapan palsu oleh kepala Kampung Sijau,” ujar salah seorang ibu-ibu warga kampung Sijau.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh mediator aksi, Megawati, SH kepada awak media mengatakan bahwa ada ratusan masyarakat kampung Sijau yang tidak mendapatkan dana BLT-DD yang terdampak covid-19 hanya diberi harapan palsu oleh kepala Kampung-nya.
“Iyo benar, para ibu-ibu warga kampung Sijau sangat kecewa dengan ketua RT, kepala kampung, dan Pemdus Sungai Mengkuang, karena pembagian dana bantuan terdampak covid-19 pilih kasih dan tidak merata, makanya saya diminta menjadi mediator untuk menanyakan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, karena mereka semua juga terkena dampak Covid-19 ini,” jelas Megawati, SH.
Lanjut Megawati, jika permasalahan ini dikarenakan ada warga yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali, seharusnya Pemdus menyediakan alokasi dana dari PAD yang ada sekitar Rp64 juta tersebut, karena dana tersebut sebelumnya direncanakan untuk pembelian mobil ambulance pada akhir tahun 2019 lalu.
“Kan ada dana dari PAD Dusun, jika pembelian ambulance tidak jadi, alangkah baiknya dana PAD Dusun tersebut dibagikan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 yang belum mendapatkan bantuan berupa apapun dari Pemdus Sungai Mengkuang,” harapnya.
Selanjutnya, Ahyarudin selaku Sekjen bersama Anggota LSM LIPPAN DPK Bungo bersama anggota lainnya akan ikut serta melakukan pemantauan dan pengawasan terkait pembagian BLT-DD Sungai Mengkuang.
“Kami dari LSM LIPPAN DPK Bungo akan melakukan pemantauan dan pengawasan tentang pembagian dana bantuan dampak Covid-19 ini, baik dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta akan melakukan Kontrol sosial di setiap dusun agar dana bantuan ini tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan,” tegasnya.
Adapun kesepakatan antara Pemdus Sungai Mengkuang dan warga Kampung Sijau yaitu akan mendata ulang dan mengusahakannya dari bantuan dana GDM dan PAD dusun ditahap selanjutnya.
“Kesimpulannya, untuk warga yang belum mendapatkan bantuan akan kami data ulang, dan kami juga akan berusaha berikan bantuan melalui dana GDM dan dana PAD dusun Sungai Mengkuang,” pungkas Pjs. Rio Sungai Mengkuang, Desmawati. (Diah)
