Politik Hukum Pemerintah Dalam Mengatasi Covid-19

252

SUARA ARTIKEL – Dunia sedang menghadapi masalah global berupa pandemi virus Covid-19 (Corona, red) yang menyerang banyak negara dengan tingkat resiko kematian yang cukup tinggi. Saat ini Italia menjadi negara paling parah terdampak pandemi ini, 602 penderita corona meninggal dalam 24 jam terakhir, sehingga angka kematian di negara itu mencapai 6.077 orang (BBC News 24/03/20), bahkan angka ini lebih parah dari yang terdapat di Cina sebagai negara asal virus tersebut.

Sampai sekarang belum ditemukan vaksin yang dapat mengatasi virus ini, semakin hari semakin bertambah korban virus corona di berbagai negara. Untuk itu, berbagai langkah preventif ditempuh oleh masing-masing negara, ada yang memberlakukan kebijakan lockdown, ada juga yang memberlakukan kebijakan social distancing, bahkan ada juga yang memberlakukan kebijakan self imunity.

Kebijakan yang ditempuh oleh tiap-tiap negara adalah langkah yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang diambil oleh pemerintah negara tergantung tingkat keparahan dampak virus tersebut. Lazimnya bagi negara yang terdampak cukup parah pemerintah akan menempuh kebijakan lockdown, dan bagi negara yang terdampak tingkat sedang pemerintahnya akan menempuh kebijakan social distancing, sedangkan bagi negara yang belum terdampak atau masih tergolong ringan pemerintahnya akan menempuh kebijakan self imunity saja walaupun teori seperti ini tidak baku juga karena ada negara yang masih terdampak ringan, namun sudah mengambil langkah defensif dengan lockdown seperti beberapa negara di Eropa sebagai langka antisipasi.

Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak virus corona walaupun belum terdampak parah sampai 24 Maret 2020 total 686 kasus, 55 meninggal, 30 sembuh (CNN Indonesia) tentu pemerintah tidak tinggal diam karena jika dibiarkan korban akan semakin bertambah. Pemerintah sedang berpacu dengan waktu, berbagai alternatif kebijakan dipertimbangkan, salah dalam mengambil langkah akan berakibat fatal seperti Italia.

Saat ini, tampaknya kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia adalah social distancing. Social distancing dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu menjaga jarak sosial, sedangkan pengertian social distancing adalah tindakan yang bertujuan mencegah orang sakit melakukan kontak dalam jarak dekat dengan orang lain untuk mengurangi peluang penularan virus. (The Atlantic)
Sedangkan menurut Center for Disease Control (CDC) atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit yang merupakan badan Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat, social distancing adalah menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal, dan menjaga jarak antar manusia.

Sementara menurut Katie Pearce dari John Hopkins University, social distancing adalah sebuah praktek dalam kesehatan masyarakat untuk mencegah orang sakit melakukan kontak dengan orang sehat guna mengurangi peluang penularan penyakit.

Kebijakan yang ditempuh pemerintah ini dapat dilihat dalam bentuk berbagai maklumat, surat edaran, atau surat himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah mulai dari presiden, kementerian-kementrian, sampai gubernur, bupati/walikota. Produk yang diterbitkan oleh instansi-instansi tersebut seperti maklumat, surat edaran atau surat himbauan jika ditinjau dari sudut hukum memang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis karena belum dilengkapi dengan sanksi melainkan hanya mengikat secara moral untuk dipatuhi.

Namun nampaknya, sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sadar akan himbauan pemerintah mengenai social distancing tersebut. Hal ini ditandai masih banyak orang yang pergi berlibur, mengadakan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak seperti kunjungan kerja seminar, arisan, pesta pernikahan dsb sedangkan untuk instansi struktural di pemerintahan seperti kantor-kantor, sekolah-sekolah, kampus-kampus sebagian besar sudah mengikuti arahan ini.

Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan himbauan social distancing dari pemerintah, yang ditandai semakin bertambah korban virus corona dari hari ke hari, untuk mengatasi masalah tersebut dan untuk menghindari percepatan dalam persebaran virus corona, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang lebih tegas dari sekedar maklumat, surat edaran, dan surat himbauan yang hanya mengikat secara moral sekarang dilengkapi dengan sanksi administrasi yang mana saat ini pemerintah secara tegas melarang jika masih ada anggota masyarakat yang mengadakan kegiatan mengumpulkan massa seperti pesta pernikahan, tempat karaoke, pasar malam, konser-konser dsb berupa sanksi administrasi seperti pencabutan izin usaha, penutupan tempat-tempat yang dianggap rentan, dan pembubaran paksa.

Walaupun baru sebatas sanksi administrasi kebijakan ini patut diapresiasi sebagai bentuk respon cepat dari pemerintah untuk mengatasi masalah virus corona. Saat ini kebijakan social distancing yang disertai sanksi adminstrasi yang ditempuh oleh pemerintah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, ada yang mendukung ada pula yang menolak. Seperti misalnya Ada penolakan dari kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu yang menganggap pemerintah membatasi aktivitas beribadah ada juga yang mengatakan pemerintah sudah melanggar HAM karena membatasi aktivitas sehari-hari masyarakat. Untuk diketahui, ada sebuah asas hukum “salus populi suprema lex” yang artinya “keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi” jadi dalam hal ini bisa saja pemerintah menempuh suatu kebijakan walaupun bertentangan dengan undang-undang namun demi menyelamatkan rakyat”.

Dari sudut pandang bernegara pembatasan-pembatasan HAM yang dilakukan pemerintah terhadap warga negara tidaklah salah sepanjang pembatasan tersebut dengan alasan yang tepat. Jadi dalam hal pemerintah menyerukan social distancing yang seolah membatasi ruang gerak warga negara hal ini boleh dilakukan sebagai konsekwensi bernegara karena prinsipnya dalam bernegara seluruh warga negara harus tunduk kepada aturan pemerintah apalagi di Indonesia HAM harus diartikan secara partikular (sesuai kebutuhan).

Sebenarnya pro dan kontra adalah hal biasa sebagai respon sebuah kebijakan publik, tergantung sudut pandang masing-masing. namun yang perlu kita pahami, tidak mungkin sebuah kebijakan publik dapat memuaskan semua pihak. Tinggal lagi proses perumusan kebijakan tersebut apakah sudah dipertimbangkan dengan matang dari berbagai sudut pandang atau tidak, sepatutnya sebuah kebijakan yang diambil adalah yang paling sedikit mudharatnya dan berorientasi kepada kemaslahatan.

Jika dikaji lebih jauh kebijakan social distancing tersebut diambil oleh pemerintah sebagai jalan tengah dari berbagai alternatif kebijakan yang ada yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan kondisi saat ini. Andai pemerintah memilih langkah lockdown maka ruang gerak aktivitas masyarakat semakin sempit seperti tidak boleh keluar kota/ yang dari kota lain masuk, juga aktivitas-aktivitas sehari-hari sangat dibatasi apalagi kalau disertai sanksi pidana akan semakin mengikat. Di sisi lain andai pemerintah mengambil langkah self imunity yaitu dengan melakukan pembiaran dengan prinsip siapa yang daya tahan tubuhnya kuat maka akan bertahan sedangkan yang lemah akan terdampak seperti hukum alam, tentu yang terakhir ini bukanlah langkah yang bijak.

Langkah social distancing yang ditempuh oleh pemerintah karena pemerintah memahami tidak mungkin memaksa masyarakat untuk tidak beraktivitas sama sekali atau setidaknya pembatasan dengan sangat ketat (lockdown) mengingat masyarakat perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jika dilakukan langkah lockdown akan menimbulkan guncangan hebat dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat karena kita bukan negara Eropa dengan tingkat ekonomi relatif lebih baik. Di sisi lain jika kebijakan self imunity yang dipilih juga dirasa kurang bijaksana karena Indonesia adalah welfare state (negara kesejahteraan) yang mana dalam model negara seperti ini sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memperhatikan kehidupan masyarakat agar setidaknya hak-hak dasarnya dapat terpenuhi seperti kehidupan yang layak, pendidikan, kesehatan dsb tidak seperti nightwatcher state (negara penjaga malam) yang memprioritaskan urusan negara kepada menjaga ketertiban di masyarakat saja alih-alih memikirkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam islam-pun, konsep social distancing ini telah diterapkan sejak dulu oleh sahabat Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam, yaitu sahabat Amr bin Ash yaitu ketika terjadi wabah di Syam para sejarawan muslim mencatat sekitar 25.000 sampai 30.000 korban meninggal akibat wabah tha’un di Syam. Ketika Amr bin Ash menjadi Gubernur, beliau memerintahkan agar kaum muslimin berpencar dan pergi tinggal di gunung-gunung saling menjauh satu sama lainnya. Beliau berkata “wahai manusia, sesngguhnya wabah ini terjadi seperti api yang menyala (semakin dahsyat jika bahan bakarnya berkumpul), hendaknya kalian menyebar tinggal di gunung-gunung”. (Musnad Ahmad No.1697)
Sehubungan dengan itu Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam pernah tidak bersalaman untuk menerima bai’at orang yang terkena lepra hal ini dipertegas lagi dalam Hadis Riwayat Muslim No. 328 “dahulu ada utusan dari Tsaqif ada yang terkena kusta maka Nabi shallallahu’alaihi wa sallam mengirim pesan sesungguhnya kami telah membaiat anda (tidak perlu bersalaman) maka pulanglah”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, pemerintah Negara Republik Indonesia sampai saat ini memilih kebijakan social distancing sebagai politik hukum untuk mengatasi masalah virus corona walaupun tidak ada jaminan berapa lama kebijakan ini dipakai karena bisa saja pemerintah mengambil langkah lain jika situasi dan kondisi berubah bisa lebih ketat atau bisa lebih longgar. Namun yang pasti, sebagai warga negara yang baik kita harus mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah baik yang disertai sanksi maupun yang hanya kewajiban moral. Karena memiliki kesadaran hukum sudah menjadi kewajiban warga negara juga dengan mentaati aturan berarti kita juga sudah menjalani perintah agama “wa’atiulil amri” (taat kepada pemimpin).

Akhirnya, penulis ingin berpesan kepada kita semua agar selalu berusaha menghindari diri dari ancaman virus corona dengan prilaku hidup bersih dan sehat, seperti memakai masker jika di luar ruangan, mencuci tangan setiap habis beraktivitas, membatasi diri berpergian kecuali sangat penting, menghindari (untuk sementara) berkumpul-kumpul dsb sembari berdo’a dan bertawaqal kepada Allah agar wabah virus ini dapat segera hilang supaya tatanan kehidupan masyarakat dapat kembali normal seperti sedia kala.

Penulis : Nanang Al Hidayat, S.H., M.H.
Dosen STIA Setih Setio Muara Bungo

Silahkan Komentar nya Tentang Berita Ini