SUARA JAMBI – Bupati Tebo H. Sukandar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2018, bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi, Kamis (19/4/2018).
Plt Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Jambi, H. Tagor Mulia Nasution dalam sambutannya mengemukakan, sistem dan pola pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhuta) harus terpadu, cepat, dan tepat. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan integrasi yang baik dari seluruh pemangku kepantingan dalam mencegah dan mengendalikan karhutla. Hal tersebut dikemukakan Tagor saat
Tagor mengungkapkan, Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kita harus memiliki sistem atau pola yang sistematis, terpadu, cepat dan tepat sasaran dalam menangani bencana karhutla ini. Kita harus melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap penanggulangan bencana karhutla seiring dengan kondisi alam saat ini yang tidak menentu,” ujar Tagor.
Tagor menjelaskan, harus ada koordinasi dan integrasi yang baik dari semua pihak dalam penanggulangan karhutla ini, baik dari Pemerintah, TNI/Polri, dunia usaha, dan masyarakat, karena strategi koordinasi dan integrasi yang baik menjadi sangat penting dalam manjemen penanggulangan karhutla.
“Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi dalam pencegahan karhutla, antara lain: pembentukan desa tangguh bencana, sekolah aman bencana, kelompok tani peduli api dan masyarakat peduli api,” tutur Tagor.
Lebih lanjut, Tagor menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mempersiapkan peralatan sederhana dalam upaya pencegahan karhutla ini secara bertahap, supaya nanti jika terjadi karhutla bisa dengan cepat diatasi.
Sefamgkan Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi, Kemenko Polhukam, Drs Bambang Sugeng,SH MH dalam arahannya menyampaikan, berkat adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, karhutla di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi setiap tahunnya terus berkurang secara signifikan berdasarkan hasil evaluasi selama ini.
“Kita bisa lihat dari hasil evaluasi sampai tahun 2017, untuk titik api (hotspot), berdasarkan satelit terra/aqua nassa, tahun 2015 ada 70.971 hotspot turun menjadi 3.844 hotspot pada tahun 2016 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 2.440 hotspot. Begitu pula halnya dengan jumlah areal yang terbakar, pada tahun 2015 seluas 2.611.411 Ha, turun menjadi 438.363 Ha pada tahun 2016 dan semakin berkurang pada tahun 2017 menjadi 150.457 Ha,” jelas Bambang.
Bambang mengungkapkan, selain hotspot dan areal lahan terbakar yang terus menurun setiap tahunnya, jumlah pelanggaran atau kejahatan dibidang karhutla juga berkurang, baik yang dilakukan oleh korporasi maupun perorangan. Data dari hasil evaluasi, pada tahun 2015 telah terjadi pelanggaran sebanyak 275 laporan polisi, turun menjadi 180 laporan polisi pada tahun 2016 dan semakin berkurang pada tahun 2017 menjadi 26 laporan polisi.
“Ini membuktikan penurunan karhutla yang terjadi beberapa tahun terakhir di Indonesia berkat lahirnya Inpres Nomor 11 tahun 2015. Semua pihak saling bersinergi dalam rangka mengimplementasikan Inpres tersebut dalam upaya melakukan pencegahan karhutla,” ungkap Bambang.
Sedangkan Bupati Tebo, H. Sukandar terlihat serius mengikuti acara Rakor tersebut. Bupati Sukandar berharap supaya penegakan hukum harus tegas dalam menyelesaikan kasus karhutla apalgi Kabupaten Tebo ini termasuk salah satu Kabupaten yang rawan terjadi Karhutla.
Tampak hadir pada saat rakor tersebut yakni, Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Jambi, Ir. H. Tagor Mulia Nasution.,MM, para pejabat di lingkup pemprov Jambi, para Bupati atau Wabup yang mewakili para Pimpinan Kepala Daerah/walikota se Provinsi Jambi. (sbs/Adv)
