ATP : Besok Kita Buat Surat Permintaan Bentuk Timsus Ke Kapolda

266

SUARA JAMBI – Sebanyak 10 Organisasi Massa (Ormas) tergabung dalam Aliansi Tolak Premanisme (ATP), Senin (13/5/2019) melakukan pertemuan dengan pihak Polda Jambi di Markas Polisi Daerah (Mapolda) Jambi.

Massa yang mengikuti bersumber dari berbagai ormas seperti, LPKNI, YLKI, LSM HAM Indonesia, Ormas Pekat-IB, LSM New Lantang, LSM Barkombi, LSM Panji, LSM HAM, LSM Formapek, LSM LP. Tripikor Nusantara.

Pertemuan itu di lakukan bertujuan menuntut pihak berwenang agar memberantas premanisme berkedok debt collector. Menurut mereka prilaku debt collector selama ini telah meresahkan ketenteraman dan kenyamanan masyarakat atau konsumen.

“Kami minta Polda Jambi (segera) membentuk Tim Khusus (Timsus) di setiap Polres/Polresta dalam wilayah hukum Polda Jambi pemberantasan debt debt collector jalanan yang bersikap seperti pereman,” ujar mereka.

Ketua Umum LPKNI Pusat, Kurniadi Hidayat mengatakan, pertemuan di terima oleh Kasubdit Krimum Polda Jambi di ruangannya. Menurut dia hasil dari pertemuan, Kasubdit Karimun menyarankan agar Aliansi Tolak Premanisme menyurati Kapolda Jambi secara resmi untuk membentuk Timsus berantas premanisme berkedok debt collector.

“Buat surat secara resmi ke Kapolda Jambi atas nama Aliansi Tolak Premanisme meminta pembentukan Timsus di setiap Polres/ta dalam wilayah hukum Polda Jambi,” sampai Kurniadi Hidayat seperti saran dari Kasubdit Krimum Polda Jambi.

Kurniadi Hidayat mengatakan, surat permintaan pembentukan pemberantas premanisme berkedok debt collector yang di tujukan kepada Kapolda Jambi akan segera di buat,” besok langsung kita buat suratnya,” ujar dia singkat.

Tuntutan yang di sampaikan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bunyi dari pasal 3 dalam UU tersebut pada beberapa poin seperti, a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri, b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan jasa.

“Poin c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen dan d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

“Sedangkan dalam poin e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha,” tuturnya. (Zal)

Silahkan Komentar nya Tentang Berita Ini