SUARA BUNGO – Memasuki tahun ke 3 Bungo Maju dan Sejahtera, anggaran menjadi saat tepat bagi Daerah untuk memikirkan kinerja sumber daya manusianya, karena berpengaruh terhadap beban pembiayaan dalam APBD Kabupaten Bungo.
Fahlevi, Ketua umum Ormas Garuda meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo meminta pemkab segera memperhatikan kinerja pegawai dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo.
“Apakah benar-benar sudah menjadi perhatian khusus Daerah, yang mana saat ini gaji anggota DPRD naik lebih tinggi, bahkan mencapai 30 jutaan perbulan, sedangkan gaji tenaga kontrak jauh lebih rendah,” kata Ketua Umum Ormas Garuda Bungo, (30/06/2018).
Dalam catatannya, setidaknya ada anggaran sebesar Rp.100 miliar untuk pemberian honor bagi pegawai honorer tidak tetap, baik tenaga kontrak maupun tenaga harian lepas di lingkungan Pemkab Bungo.
“Jumlah pegawai tenaga kontrak tidaklah sedikit dan seharusnya menghadirkan produktivitas yang besar bagi meningkatkan pelayanan di Pemkab Bungo,” ujar Fahlevi.
Menurut dia, padahal pembayaran gaji pegawai honorer atau tenaga kontrak dilakukan sebagaimana amanah evaluasi Gubernur atas APBD Bungo 2018 yang merekomendasikan agar pengadaan tenaga honorer (tenaga kontrak) harus menyesuaikan standar kebutuhan pegawai dimaksud.
Selain itu, kata Fahlefi, juga harus berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Fahlefi juga menegaskan bahwa penekanan DPRD adalah soal peningkatan sumber daya manusia, kinerja karena kontraknya diperbarui tiap tahun, sedangkan terkait standar honor, pihaknya berharap bisa sesuai dengan UMR (upah minimum regional).
“Kami berharap setiap OPD dapat menganggarkan gaji tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan dan harus meningkatkan pelayanan publik,” pungkasnya. (Kar)
