oleh

Diduga PT. SKU Salah Sasaran Terkait Setoran Fee Jalan 1,4 Miliar Kepada PT. KBPC

SUARA BUNGO – Pernyataan manager PT. SKU beberapa waktu lalu membuat banyak kalangan bertanya-tanya terkait uang royalty yang diberikan PT. SKU kepada pengusaha tambang batu bara PT. KBPC sebesar 1,4 miliar per tahun.

Sebelumnya, anggota DPRD Bungo, Marhoni Suganda kepada awak media mengatakan, pemberian royalty kepada PT. KBPC tersebut merupakan uang konpensasi atas penggunaan jalan yang dilalui oleh kendaraan tronton milik perusahaan PT. SKU yang membawa buah kelapa sawit.

“Kami sudah setor fee jalan kepada PT. KBPC sebesar 1,4 miliar per tahun,” ujar Marhoni Suganda, anggota DPRD Bungo menirukan ucapan dari Manager PT. SKU.

Lanjut Marhoni, dirinya akan mengusut tuntas terkait fee jalan yang diberikan PT. SKU kepada PT. KBPC tersebut.

“Masalah kepemilikan jalan dan masalah fee penggunaan jalan ini akan kami usut sampai tuntas. Insya allah hari Senin (9/3) kami (DPRD, red) akan panggil pihak PT. SKU untuk mempertanggungjawabkan atas setoran yang diberikannya kepada PT. KBPC,” tegas politisi Nasdem, Rabu (3/3/2021).

Marhoni juga akan menpertanyakan dasar hukum PT. SKU memberikan uang fee jalan kepada PT. KBPC.

“Kami akan minta klarkfikasi dari PT. SKU besok, suratnya sudah kita kirim ke SKU. Kita akan tanyakan, apa dasar hukum mereka itu setor fee jalan kepada H. Samsudin Ibrahim,” tambah Marhoni.

Sepengetahuannya, bahwa jalan yang dilewati oleh mobil PT. SKU tersebut bukan-lah milik PT. KBPC. Melainkan jalan itu sebagian milik Djendri Djusman (PT. SURYAMAS ABADI), sebagian juga milik masyarakat Dusun Baru Pusat Jalo, dan termasuk jembatan beton penghubung Dusun Baru Pusat Jalo dengan Dusun Bedaro dan Pekan Jumat merupakan milik Pemda Bungo.

“Jalan itu bukan milik H. Samsudin. Jalan itu milik Djendri Djusman (PT. SURYAMAS ABADI). Sedangkan jembatan penghubung dusun Baru Pusat Jalo dengan dusun Bedaro itu milik Pemda Bungo, dan dibangun menggunakan uang rakyat,” kesalnya.

“Kenapa PT. SKU setor fee jalan kepada PT. KBPC ? Bearti Pemda Bungo ini tidak di anggap sama PT. SKU,” cetusnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta Pemerintah Daerah dan rekan-rekan dewan lainnya juga ikut campur agar persoalan ini cepat terselesaikan dengan baik.

“Ini waktunya Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dan DPRD Bungo berkolaborasi untuk memperjuangkan hak daerah. Jangan mau disetir oleh perusahaan,” harapnya.

Anggota Dewan menilai, langkah yang dilakukan PT. SKU tersebut tidak tepat sasaran, karena telah memberikan royalty atas penggunaan jalan kepada PT. KBPC dengan jumlah yang fantastis.

“PT. SKU salah besar. Karena Pemda Bungo ikut dirugikan dengan apa yang telah dilakukan PT. SKU dan PT. KBPC ini,” tutupnya.

Terpisah, saat dihubungi, Akbar selaku Humas PT. SKU enggan untuk berkomentar banyak terkait setoran fee jalan yang disetorkan kepada PT. KBPC.

“Itu privasi ndo. Kami unit gak tau detail perjanjiannya. Kita bukan PT Ilegal,,kewajiban dengan pemerintah kan sudah kita laksanakan, tks. Jgn salah arti, Kewajiban kita bukan masalah setoran” kando, ?,” pungkasnya singkat via pesan WhatsApp. (SBS)

Komentar

Berita Terbaru