SUARA BUNGO – Kapolres Bungo, AKBP Wahyu Bram menyambangi warga dusun Pulau Batu, kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo. Kunjungan tersebut merupakan pelaksanaan program Jumat Curhat, yang merupakan untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, Jumat (17/2/2023).
Dalam Jumat Curhat kali ini, Polres Bungo menggandeng Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bungo, tokoh kecamatan, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bungo AKBP Wahyu Bram mengajak masyarakat maupun pihak pemerintah dusun untuk membuat sertifikat tanah bagi yang belum mengurusnya. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya sengketa tanah dikemudian hari.
“Saya juga berharap, dari lahan kosong yang telah disertifikat, pemerintah dusun dapat membuka lahan pekerjaan dari Dana Desa, baik dibidang peternakan maupun pertanian. Supaya terwujudnya ketahanan pangan dan pemasukan desa,” ungkap Bram.
Sementara itu, Rio Pulau Batu Muhammad Amin juga membenarkan ucapan Kapolres bahwa pihaknya khawatir tanah dusun nantinya diserobot oleh warganya sendiri.
“Saat ini kami telah mengajukan permohonan untuk mengurus sertfikat tanah desa ke pihak BPN, insya allah dalam waktu dekat ini akan kami urus segala dokumennya,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo, Nur Adi Kusno mengatakan, bahwa negara hadir melalui BPN untuk memberi kepastian hukum akan kepemilikan tanah masyarakat.
“Jika bapak dan ibu yang belum memiliki sertifikat dan hendak mengurusnya bisa mempersiapkan syaratnya dengan datang ke kantor BPN Bungo. Pengurusan tersebut tanpa dipungut biaya,” ujar Nur Adi Kusno.
Lanjutnya, bahwa Kantor Pertanahan Bungo tahun 2023 ini mempunyai target untuk menerbitkan 10.400 sertifikat dalam program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Dalam momen Jumat Curhat kali ini, ada sejumlah keluhan disampaikan oleh warga yang hadir, diantaranya soal sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi bagi petani, permohonan peminjaman alat berat untuk membuka lahan, lalu soal warga yang dipidana terkait karhutla dan pengusulan untuk pembangunan Mapolsek baru di Jujuhan Ilir.
Semua keluhan masyarakat tersebut ditampung oleh Kapolres Bungo, AKBP Wahyu Bram. Dia akan menindaklanjutinya dengan melakukan koordinasi dengan stake holder dan instansi terkait.
Untuk soal pengusulan Mapolsek baru, Kapolres Bungo AKBP Wahyu Bram menjelaskan bahwa pembangunan markas Polsek bisa di usulkan ke Mabes Polri.
Namun kata Kapolres, karena Mabes Polri mengurusi Polda seluruh Indonesia, jadi hanya melakukan pembangunan polsek dengan skala prioritas atau daerah yang benar-benar membutuhkan.
“Pembangunan Mapolsek di Jujuhan Ilir akan kita usulkan ke Mabes Polri, bisa juga bekerja sama dengan Pemda Bungo untuk membangun Polsek di daerah yang rawan kejahatan atau memiliki banyak penduduk. Tidak harus Polsek, bisa juga kantor keamanan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas,” jelasnya.
Tampak hadir dalam kegiatan Jumat Curhat itu, Kapolres Bungo, Kepala Kantor Pertanahan Bungo, Kapolsek Jujuhan, Camat Jujuhan Ilir, Camat Jujuhan, para datuk rio dalam kecamatan Jujuhan dan Jujuhan Ilir serta masyarakat setempat. (JKM)
