SESUAI SOP KOK MAKIN SULIT, KENAPA YA?

475

SUARA ARTIKEL – Berbagai hal dalam pelayanan publik di tengah masyarakat saat ini dirasakan semakin sulit dalam prosesnya dan hal ini menyebabkan sebagian kecil masyarakat merasakan ketidak puasan dalam hal pelayanan dengan SOP yang dirasakan semakin banyak saja persyaratannya dan sebagian kecil masyarakat ini yang biasanya memotong kompas dalam rangka mengurus administrasi kependudukan menjadi semakin kesulitan dalam hal penyediaan perlengkapan administrasi yang diminta atau sebagain masyarakat yang lain yang tidak mau menyediakan kelengkapan administrasi karena dirasakan membuang waktu mereka dan rela mengganti dan mempermudah jalur proses pelayanan administrasi dengan mengganti menggunakan sejumlah uang sebagai kompensasi atau pengganti dari persyaratan administrasi yang diminta dan hal inilah yang sebetulnya merusak tatatan administrasi yang ada selama ini dan hal ini pula yang merusak citra pelayanan dari birokrasi kita kearah yang negatif dan proses perubahan inilah yang dirasakan semakin sulit untuk sebagian masyarakat yang biasa menggunakan jalur tol dalam mengurus administrasi kependudukan dan lainnya.

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi layanan.

Pelayanan publik menjadi ujung tombak interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Kemampuan birokrasi dapat dinilai salah satunya dengan melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik. Sebagai implementasi kebijakan birokrasi di lapangan, pelayanan publik pun menarik minat tersendiri untuk dipelajari. Penilaian terhadap kemampuan birokrasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi seperti efisiensi dan efektifitas, tetapi harus dilihat pula dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas.

Pelayanan publik merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Adapun penyelenggaranya adalah lembaga dan petugas pelayanan publik, baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Sedangkan penerima pelayanan publik adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum yang memiliki hak, dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik.

Dewasa ini pelayanan publik mulai berbenah disegalah bidang dan umumnya mulai dari SDM sampai ke Administrasi pelayanan, namun terkadang reformasi atau berbenahnya ini tidak disertai juga perubahan Sistem yang ada dan terkadang citra negatif yang ada dalam birokrasi pelayanan publik terkadang malah dirasakan makin menyulitkan bagi sebagian orang yang biasa mengurus surat atau adminstrasi kependudukan melalui jalan pintas atau menggunakan calo, namun dalam hal kepengurusan KK atau KTP dirasakan semakin sulit, karena dirasakan banyaknya prosedur atau SOP yang harus ditempuh walaupun pelayanannya gratis namun dilapangan masih terjadi saja ada oknum yang mengutip uang biaya jasa dan lain-lain dan hal ini juga terjadi pada sertifikat Prona yang dicadangkan gratis oleh pemerintah namun pada pelaksanaannya tetap aja ada biaya di lapangan yang di pungut oleh Kepala desa atau pun aparat yang ada didesa. Namun bagi sebagian orang yang bisa mengambil jalan pintas ini menjadi celah untuk meloloskan keingginannya yang dapat dengan mudah hanya dengan membayar lebih dari yang seharusnya.

Pelayanan publik yang dirasakan belum berkualitas saat ini adalah dari kacamata kedua belah pihak antara pelayanan dan penerima layanan yang belum saling mengerti dan tidak adanya keterbukaan atau transparansi yang menyebabkan adanya satwa prasangka yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah yang dinilai belum berkualitas dan disisi lain masyarakat merasakan belum puas untuk pelayanan yang diberikan, namun makna ini untuk sebagian masyarakat sudah sangat senang bahwa dalam kepengurusan adaminstrasi ataupun lainnya sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan adanya kesamaan hak dalam mengajukan suatu permohonan dengan syarat kelengkapan administrasi yang sama untuk setiap orang yang mengurus surat untuk jenis yang sama, dan bila dirasakan semakin sulit untuk sebagian masyarakat yang biasa mengambil jalan pintas untuk kepengurusan surat hal ini di anggap wajar sebab pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak dalam soal pelayanan, namun pemerintah harus melaksanakan prinsip Transparansi atau keterbukaan untuk semua masyarakat dan prinsinp kesamaan hak dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Penulis : Dr. Hamirul
Dosen STIA Setih Setio Muara Bungo

Silahkan Komentar nya Tentang Berita Ini