KADES KESANDUNG HUKUM AKIBAT TIDAK KOMPETEN KELOLA DANA DESA

473

SUARA ARTIKEL – Rendahnya kemampuan dan kompetensi para kepala desa (kades) dan perangkat Pemerintahan Desa (Pemdes) dalam mengelola dana desa (DD), menjadi sumber utama kebocoran dana APBN yang di alokasikan di setiap desa.
Pakar Kebijakan Pemerintah Daerah (Local Government) Prof. Dr. Hanif mengatakan sejak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa yang didalamnya mengatur penguncuran dana desa dalam jumlah besar, telah diingatkan banyak pihak, agar kebijakan pengucuran dana desa langsung ke desa ditiadakan, karena sangat rawan untuk disalahgunakan.

Kecucuran dana desa yang bersumber dari APBN dan jumlahnya sangat besar itu berpotensi menimbulkan problem baru. Para Kades yang kompetensinya rendah dalam menjalankan tugas pemerintahan di desa ternyata juga tidak didukung staf atau perangkat yang kompetem pula, meski dalam mengelola dana APBN harus menggunakan standar atau ukuran akuntan yang sangat rigit.

Kondisi itu, pada akhirnya yang terjadi seperti yang kita saksikan banyak di antara mereka yang tersangkut masalah hukum, akibat salah satunya tidak mampu menyajikan laporan pertanggungjawaban yang baik sebagaimana yang diinginkan regulasi yang ada. DPR harus segera mengambil langkah merevisi regulasi dan kebijakan itu.

Seorang Gubenur, Bupati, atau Walikota yang dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara sudah didukung oleh staf yang kompeten masih saja ada yang tersangkut penyalahgunaan dana negara, apalagi dengan Kades yang tidak memiliki supporting staf, pasti tambah kedodoran.
Sementara keberadaan MOU antara Mendagri, Menteri IDT dan Kapolri yang semula diharapkan dapat memagari kebijakan Pemerintah agar para Kades bersama masyarakat desa yang dipimpinnya tidak menerobos rambu-rambu larangan penyalahgunaan uang Negara, dinilai tidak efektif, mengingat problem utamanya adalah dibidang kompetensi.
Alokasi Dana Desa sangat sarat dengan kepentingan politik para politisi di senayan, agar para perangkat dan Kepala Desa lebih mudah dimobilisasi untuk kepentingan politis praktis, mereka diiming-iming dana desa yang jumlahnya besar tanpa diberi warning atau peringatan akan akibat yang ditanggung jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan.

Dengan demikian, kebijakan ini harus segera diakhiri dengan merevisi UU. Sebelum diambil kebijakan baru harus didahului dengan kajian yang mendalam, jangan tergesa-gesa sebagaimana yang terjadi pada UU Desa yang baru disahkan dan dilaksanakan langsung memunculkan problem baru.

Penulis : Dedi Epriadi, S.Sos., M.Si
Dosen STIA Setih Setio Muara Bungo

Silahkan Komentar nya Tentang Berita Ini