Ada Apa Dengan Dinas PMD? Tresno: Secepatnya Kita Keluarkan Pembatalan SK Rio Muara Kuamang

SUARA BUNGO – Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi terkait gugatan Calon Rio Muara Kuamang, Sobirin sudah ditindak lanjuti oleh Kabag Hukum Pemkab Bungo dengan melayangkan surat ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun (PMD) Kabupaten Bungo.

Namun, setelah surat tersebut dilayangkan dari tanggal 27 Mei 2023 yang lalu. Surat tersebut belum juga ditindaklanjuti oleh Dinas PMD dengan membuat surat pembatalan SK Rio Muara Kuamang dan nota dinas ke Bupati Bungo.

Hal itu diakui oleh Kasi Pemerintahan Dusun, M. Sahrial. Dikatakannya, bahwa perkara tersebut masih dalam proses untuk persetujuan dengan Bupati. Dia beralasan Bupati sering keluar kota sehingga nota dinas belum disampaikan ke Bupati.

Parahnya lagi, hingga sekarang dia mengakui belum ada membaca surat putusan PTUN yang dilayangkan oleh Kabag Hukum Pemkab Bungo tersebut.

“Aku belum ado baco surat itu, surat itu belum nyampe samo aku. Dak usahlah saya jawab masalah ini, ke kadis atau kabid bae sebagai atasan,” ujarnya via telepon, Kamis (20/7/2023).

Sementara itu, Kabid Pemerintah Dusun PMD, Tresno saat dikonfirmasi juga mengatakan hal yang sama, bahwa permasalahan ini masih dalam proses dengan alasan perkara ini merupakan hal baru di dinas PMD Bungo.

“Masih berproses, karena ini hal baru untuk kito. Nanti langsung penunjukan Pjs, kami lagi nyari dasar untuk pemilihan ulangnya,” tulis Kabid Pemdus via pesan WhatsApp.

Ketika dikatakan bahwa amar putusan pengadilan tersebut ada 3 poin inti, yakni menyatakan batal keputusan Bupati tentang pengangkatan Rio Muara Kuamang, mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Bupati Bungo tentang pengangkatan Rio Muara Kuamang dan mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemilihan suara ulang (PSU).

Lalu, kenapa hingga kini Dinas PMD belum melakukan putusan pencabutan SK dan penunjukan Pjs Rio Muara Kuamang terlebih dahulu sembari mencari dasar hukum untuk pelaksanaan PSU tersebut.

“Secepatnya kita keluarkan (pembatalan SK Rio Muara Kuamang, red),” balasnya singkat ketika ditanya hal itu.

Sementara itu, Kuasa Hukum Sobirin, Hendri Comang Saragi mengatakan, bahwa pihaknya sangat menyayangkan lambatnya tanggapan dari Dinas PMD untuk menjalankan keputusan hukum tersebut.

“Ada apa dengan dinas PMD ? Kita patut mencurigai dinas PMD, kenapa tidak menghormati putusan hukum. Karena sampai sekarang berkas itu masih mandek di dinas PMD. Padahal Kabag Hukum sudah lama melayangkan surat ke dinas PMD untuk menjalankan perintah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tegasnya. (Oni)

Komentar